HomeBeritaSebelum Menjalankan Program 5 Hari Sekolah, Mendikbud Disarankan Lakukan 3 Aspek

Sebelum Menjalankan Program 5 Hari Sekolah, Mendikbud Disarankan Lakukan 3 Aspek

Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan hari belajar di sekolah dipangkas. Waktu sekolah menjadi lima hari dalam seminggu, dengan delapan jam belajar di sekolah.

Usulan tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Banyak pihak menganggap kebijakan itu diterapkan tanpa dilakukan kajian mendalam sebelumnya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah meminta agar wacana sekolah lima hari ditunda. Sebab, jika dipaksakan akan menimbulkan keresahan masyarakat.

“Sejauh mana itu menjadi keresahan bagi masyarakat, tentu harus disetop dulu,” kata Ferdiansyah, di ruang rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I Komplek Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 12 Juni 2017.

Politikus Golkar itu menyampaikan, keresahan tidak hanya timbul bagi kelompok tertentu saja, tapi semua kalangan, termasuk kelompok ekonomi menengah-bawah dan menengah-atas.

Bagi kelompok menengah-bawah, kebijakan itu akan menghambat orang tua yang membutuhkan tenaga anak-anaknya membantu mereka bekerja. Bagi kelompok ekonomi menengah-atas, lima hari sekolah membuat para siswa harus berada di sekolah selama delapan jam yang akan menghambat program belajar tambahan.

“Misal, setelah pulang sekolah, anak mereka mengikuti les musik, les bahasa asing yang notabene tenaga pengajarnya memiliki kualitas yang lebih baik daripada di sekolah. Itu juga harus ditanyakan,” ujar Ferdiansyah.

Oleh karena itu, dia meminta agar pihak Kemendikbud melakukan kajian mendalam terkait wacana sekolah lima hari sebelum diterapkan. Jangan sampai, kebijakan yang dibuat tidak memenuhi azas kemanfaatan dan terkesan dipaksakan.

“Ya silakan kalau mau terjadi dalam tanda petik, akan terjadi demo besar-besaran kalau dipaksakan. Makanya, kebijakan yang dipaksakan itu tidak baik,” kata dia.

Ferdiansyah menjelaskan, ada tiga aspek yang harus dilakukan sebelum membuat sebuah kebijakan, yaitu sosialisasi atau komunikasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan, melihat kondisi di lapangan, dan harus dipersiapkan dengan baik agar tidak menimbulkan masalah.

“Tiga hal itu menjadi patokan bagi kami. Sekarang, tiga hal itu bisa dijawab tidak oleh Mendikbud? Kalau tidak bisa, itu akan menimbulkan masalah,” kata Ferdiansyah menekankan.

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *