HomeBeritaHetifah: Penyelesaian RUU Pemilu Ujian Kedewasaan Politik

Hetifah: Penyelesaian RUU Pemilu Ujian Kedewasaan Politik

Jakarta – Fraksi-fraksi di DPR RI diharap mendahulukan kepentingan negara dan demokrasi, dibanding kepentingan parpol atau perorangan, dalam penuntasan RUU Pemilu.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian,‎ menegaskan bahwa penyelesaian RUU Pemilu adalah ujian yang bisa menunjukkan kedewasaan bepolitik di Indonesia.

“Harapan kami, pembahasan isu krusial ini bisa segera selesai. Proses ini ujian apakah para elite politik sudah alami kemajuan atau kemunduran dalam tingkat demokrasinya,” kata Hetifah, Selasa (20/6).

Dia menilai, bahwa sebaiknya RUU Pemilu bisa diselesaikan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Maka semua kepentingan harus bisa disatukan. Bagi Hetifah, dalam konteks ini, peran pemerintah penting. Namun tanpa kemauan dari masing-masing pihak, khususnya fraksi-fraksi untuk mengkompromikan kepentingannya, bagi Hetifah hal itu hanya akan jadi hambatan.

“Namanya mengambil musyawarah mufakat, pasti ada opsi di mana semua pihak bisa menerima. Kalau bersikukuh semua, berarti kita tak bisa mengambil keputusan yang dewasa,” kata dia.

Bagi Hetifah, soal tak memaksakan kehendak dan memperhatikan perbaikan sistem demokrasi, menjadi sangat penting. Bila dipetakan dari lima isu krusial yang belum bisa diselesaikan, ‎perang kepentingan sangat jelas.

Sebagai contoh, partainya yang segaris dengan pemerintah ingin presidential threshold dipertahankan. Hal itu berkaitan dengan juga dengan isu lain yakni soal sebaran dapil dan metode pembagian kursi dan konversi suara.

‎Golkar, misalnya, ingin perubahan sistem konversi suara dari metode hare yang dipakai di pemilu 2014, dengan sistem lain yang dinilai lebih baik. Yakni sistem kuota lague murni, misalnya.

“Karena dengan kuota hare, ada parpol yang suaranya bertambah dari pemilu sebelumnya, tetapi raihan kursinya merosot jauh hanya karena metode penghitungan kursinya,”

“Misalnya, dengan sistem hare, raihan suara dibagi dulu ke bilangan pembangi. Misalnya, di satu dapil, 1 kursi pembaginya 40.000. Partai tadi dapat 50.000. Dia hanya dapat 1 kursi, dan sisanya diberi ke partai yang raihannya hanya 18.000 suara, misalnya.”

“Ada parpol yang hilang 19 kursi di pemilu 2014 lalu dibanding pemilu sebelumnya, padahal raihan suaranya meningkat. Ini yang sebenarnya perlu diperbaiki sistemnya oleh Pemerintah,” tukas Hetifah.

Atau soal sebaran dapil. Banyak fraksi yang menolak sebarannya diperkecil. Padahal, kata Hetifah, jika tak diperkecil, maka seorang caleg bisa duduk di DPR hanya dengan konsentrasi di satu wilayah saja. Padahal, aslinya sebuah kursi seharusnya mewakili suara beberapa wilayah dalam satu dapil.

“Ini yang kita ingin dorong agar menjadi lebih adil dan demokrasi perwakilan jadi bermanfaat buat masyarakat. Kita paham kok tak ada satu sistem yang sempurna dan menyenangkan semua pihak. Tapi mari lebih mengedepankan perbaikan sistem,” ulasnya.

Ditegaskan juga oleh Hetifah, bahwa sebenarnya Pemerintah dan parpol pendukung, utamanya Golkar, PDIP dan Nasdem, sudah banyak mengalah dalam pembahasan RUU itu. Maka jika tak bisa membangun kesepakatan, pihaknya juga siap diadakan voting.

“Kita sih berharap tidak ada voting. Tapi kalau terpaksa, ya voting. Dan lebih bagus voting daripada kita dipaksa mengalah terus. Votingnya juga harus di paripurna, jangan di pansus lagi yang selalu gagal,” katanya.

Bagaimana Golkar memandang wacana Pemerintah mengeluarkan Perppu bila Pansus RUU Pemilu gagal? Kata Hetifah, pihaknya juga melihat Perppu sebagai salah satu alternatif bila kesepakatan tak mungkin diperoleh.

“Kalau pakai UU lama, kan tak mungkin karena harus pemilu serentak. Maka perppu bisa dibikin, dengan terbatas mengatur hal semacam jadwal. Jadi penyesuaian pemilu serentak terhadap UU lama. Plus soal perubahan dapil,” katanya.

Beritasatu

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *