HomeBeritaDPR Minta Pemerintah Fokus Tekan Impor Bawang Putih

DPR Minta Pemerintah Fokus Tekan Impor Bawang Putih

Jakarta РPimpinan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syamsuddin, mengusulkan kepada pemerintah untuk memasukan fokus terkait dengan vaksinasi terhadap balita dan anak serta pemenuhan kebutuhan bawang putih dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2018.

Hal tersebut diungkapkan saat rapat kerja Banggar dengan pemerintah terkait dengan mendengar laporan dan pengesahan hasil raker panja pembahasan antara pemerintah tentang asumsi dasar, kebijakan fiskal, pembiayaan dan defisit RAPBN 2018, prioritas anggaran, Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan transfer daerah dan dana desa.

“Berkenaan dengan prioritas nasional kesehatan pada sasaran umum agar pemerintah berikan perhatian terhadap vaksinasi terhadap balita dan anak. Poin kedua, dalam catatan rapat panja untuk mendapat pengesahan di rapat kerja. Berkenaan dengan ketahanan pangan,” kata Aziz di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Aziz menyebutkan, perhatian khusus pemerintah terkait dengan ketahanan pangan agar tidak melulu hanya mengurusi bawang merah, melainkan juga dengan kebutuhan bawang putih.

“Jadi tidak hanya bawang merah namun juga perlu ditambah bawang putih karena Indonesia banyak impor bawang putih. Ini hasil pleno internal Banggar. Terhadap dua tanggapan ini apabila bisa disetujui pemerintah atau mendapat tanggapan bisa kami sahkan,” tambah dia.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PPN/Kepla Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah tidak keberatan atas usulan DPR terkait fokus vasinasi balita dan anak serta bawang putih masuk dalam RKP di 2018.

“Menanggapi prioritas atau tambahan usulan dari banggar mengenai produk nasional kesehatan pada vaksinasi, pada intinya kami tidak keberatan dan kami setujui,” kata Bambang.

Khusus untuk pemenuhan kebutuhan bawang putih, Bambang menyebutkan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Pertanian.

“Namun pada intinya kami tidak keberatan untuk akomodir usulan panja,” tutur Bambang.

Mendengar respons pemerintah, Aziz akan membawa usulan tersebut dalam nota keuangan dengan catatan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian.

“Kita sudah dengar pemerintah akan akomodir. Sehingga dalam nota keuangan pemerintah akan koordinasi dengan Mentan. Laporan Panja kebijakan RKP prioritas anggaran tahun 2018 dalam RKP pendahuluan perencanaan RAPBN 2018 disetujui,” tutup Aziz.

Detik

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *