HomeBeritaPT Pilihan Pemerintah Didukung Empat Fraksi DPR

PT Pilihan Pemerintah Didukung Empat Fraksi DPR

JAKARTA – Dalam pengambilan keputusan lima isu krusial di Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), empat fraksi kompak memilih opsi yang sama dengan pemerintah.

Keempatnya, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golongan Karya (Golkar), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Nasional Demokrat (NasDem). Adapun empat partai pendukung pemerintah ini memilih opsi atau paket A, yakni ambang batas presiden (presidential threshold/PT) 20-25 persen, ambang batas parlemen empat persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10, konversi suara sainte lague murni.

Hal itu disampaikan masing-masing fraksi dalam pandangan akhir mini fraksi di rapat Pansus RUU Pemilu dan pemerintah di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).

“Fraksi PDI Perjuangan memilih opsi paket A untuk dilanjutkan ke paripurna,” ujar anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo.

Jika keputusan sulit dicapai dengan musyawarah mufakat, kata dia, partainya menyerahkan ke pemerintah sebagai pengusul RUU.

“Kami siap membuka diri kemungkinan menempuh mekanisme lain sesuai aturan undang-undang,” tuturnya.

Di sisi lain, Fraksi Partai Golkar di DPR juga memutuskan memilih opsi A. Perpanjangan tangan dari partai berlambang pohon beringin ini mengajak fraksi lain dan pemerintah untuk bulat memilih satu dari lima paket yang ada.

“Soal paket pilihan, kami telah sepakati dan kami FPG berketetapan hati kami jatuhkan pilihan pada opsi A,” kata anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Golkar Rambe Kamarulzaman.

Anggota Fraksi Partai Nasdem Johny G Plate mengatakan pihaknya memilih opsi paket A.

“Bagi kami, ini adalah yang terbaik bagi kehidupan politik,” ucapnya.

Harapannya, keputusan bisa diambil musyawarah dan mufakat. Namun apabila memang harus diselesaikan melalui pengambilan keputusan sesuai UU MD3, NasDem siap di paripurna secara terbuka.

“Kami mengundang dan menerima siapa pun yang mau konsultasi soal paket A,” tuturnya.

Adapun anggota Pansus dari Fraksi Hanura Rufinus Hotmaulana Hutahuruk menegaskan bahwa pihaknya juga memilih opsi A.

“Saya tidak perlu sampaikan alasannya. Opsi A ini sudah memiliki alasan sosiopolitik, dan yuridis,” sebutnya.

Pihaknya, kata dia, mendukung agar naskah yang disahkan nantinya ditopang dengan penyelenggaraan pemilu berintegritas. Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak menyebut tegas memilih paket tertentu dari lima opsi yang ada. Hanya saja, Fraksi PPP yang sempat mengusulkan PT 25 persen kursi – 30 persen suara demi sistem presidensial yang kuat, berubah menjadi 20 persen kursi-30 persen suara.

“Namun karena dinamika dan kompromi, jalan tengah yang belum tercapai dan sikap PPP berasal dari putusan MK yang tak pernah dibatalkan maka atas atas dasar itu, PPP usulkan dukungan minimal 20 persen kursi atau 25 persen suara,” tutur anggota Pansus Fraksi PPP Ahmad Baidowi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pada prinsipnya dia menghargai proses musyawarah yang berlangsung.

“Prinsipnya pemerintah apresiasi semangat musyawarah, dari awal dari 17 isu krusial dan bisa mengerucut menjadi lima,” jelasnya.

Rapat diskors hingga pukuk 19.00 untuk melanjutkan musyawarah. Belum ada keputusan yang diambil karena sejumlah fraksi belum mencapai kesepakatan.

“Kami skors sampai pukul 19.00,” ujar Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy.

sumber: riaupos.co 

Comments

comments

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *