Azis Syamsuddin Pimpin Delegasi DPR RI ke Pertemuan Inter-Parliamentary Union
Sebanyak 55 Guru Penggerak Balikpapan hadir di DPR RI Jakarta menyampaikan aspirasi kepada Hetifah Sjaifudian, Wakil Rakyat dapil Kalimantan Timur.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Deni Purba (Ketua Forum Guru Penggerak Balikpapan) dan Puguh Birowo (Ketua PGRI Kota Balikpapan dan Kepala Seksi GTK Disdikbud Balikpapan).
Guru mulai dari TK, SD, SMP, SMA menyuarakan kegelisahannya seputar PPPK dan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).
Hetifah Sjaifudian sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang juga membidangi pendidikan menyambut baik semangat Guru Penggerak Balikpapan dalam memajukan Kaltim sebagai Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
“Ruangan Pansus B DPR RI ini merupakan ruangan bersejarah tempat disahkannya Undang-Undang IKN. Balikpapan, sebagai salah satu kota penyangga IKN, tentu akan sangat terdampak. Bapak Ibu Guru Penggerak Balikpapan menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan SDM Kaltim,” ujar Hetifah, Rabu (6/4).
Sartika, Sekretaris Forum Guru Penggerak Balikpapan menangis menyampaikan nasib rekannya yang menjadi korban sistem PPPK.
Kata dia, tanpa Ibu Hetifah yang memperjuangkan di awal, mungkin Guru Penggerak Balikpapan tidak akan berjalan.
“Alhamdulillah kami sudah banyak yang lulus Guru Penggerak dan PPPK. Namun ada 3 teman kami menjadi korban sistem, passing grade tinggi tapi entah mengapa tidak lulus PPPK,” isaknya.
Semetara itu, Sri Widyasuti yang merupakan Guru TK Kartika V-66 memohon tambahan kuota ASN PPPK untuk guru TK.
Menurutnya, kemampuan menggaji guru TK sangat beragam, tergantung yayasan. TK di Balikpapan kebanyakan swasta, hanya ada satu TK pembina dan tidak diakomodir oleh dinas setempat.
“Jadi kami mohon agar Dinas Pendidikan mengusulkan kuota PPPK yang lebih mengakomodir jumlah guru honorer TK se Balikpapan,” ucapnya.
Mewakili jenjang SD, Deni Purba Guru SDN 001 Balikpapan Kota menyampaikan upaya sosialisasi untuk mensukseskan Program Guru Penggerak dan Kurikulum Merdeka.
Ia mengatakan, Alumni Guru Penggerak Kaltim telah melakukan lebih dari 30 kali sosialisasi Guru Penggerak di Balikpapan.
Dampaknya, jumlah Guru Balikpapan yang mendaftar mencapai 700an orang dan 400 sudah submit mengirimkan berkas.
“Mohon kuota karena kami penyangga IKN jadi harus teladan bagi guru-guru lain di Kaltim dan Indonesia. Kami mensosialisasikan dan mensukseskan kurikulum penggerak,” paparnya.
Abdul Hamid Sudiyono Guru SMP Nasional KPS memohon agar sistem Dapodik dapat mengakomodir guru lintas angkatan.
Guru Agama Hindu dan Guru Olahraga harus mengajar lintas jenjang SD-SMA dari kelas 1-9. Jam mengajar yang luar biasa, namun belum ada menu seperti itu dalam Dapodik.
“Mohon dengan adanya merdeka belajar, hal-hal terkait kondisi di lapangan lebih diperhatikan,” sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Hetifah Sjaifudian berjanji akan terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan Guru Kaltim.
Semua masukan yang telah disuarakan menjadi catatan bagi dirinya. Adapun Komisi X saat ini sedang menjalankan 2 Panitia Kerja yang mendalami isu Kurikulum Merdeka dan GTK-PPPK.
“10 tahun lalu saya mendapat amanah dari teman-teman guru. Dulu saya tidak terbayang apa yang bisa saya lakukan. Kini kita optimis, melihat segala sesuatu dari sisi positifnya,” tandas Hetifah.