Azis Syamsuddin Pimpin Delegasi DPR RI ke Pertemuan Inter-Parliamentary Union
Surat Ijo merupakan salah satu problem di Surabaya yang hingga detik ini belum bisa menemukan titik penyelesaian. Adies Kadir anggota Komisi III DPR RI terus mengupayakan ke pemerintah pusat agar Presiden mengeluarkan kebijakan pelepasan surat Ijo secara gratis, seperti sertifikasi tanah secara gratis yang menjadi Program Presiden Jokowi. Program tersebut sangat membantu masyarakat di tingkat bawah dalam memiliki sertifikat tanah.
“Presiden Jokowi harus mendengar suara masyarakat Surabaya yang telah menempati lahan surat Ijo hingga puluhan tahun, bahkan sampai ke anak-cucu, dan masih harus membayar sewa. Mirisnya lagi apabila mengajukan pelepasan harus membeli dengan membayar lagi seperti tanah baru,” ungkap politisi yang maju caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Surabaya-Sidoarjo nomer urut 1 ini.
Politisi yang duduk sebagai Sekretaris fraksi Golkar DPR RI ini menuturkan, dirinya terus memperjuangkan untuk pemerintah melepaskan tanah surat ijo yang hanya ada di Kota Surabaya. Jika membayar pun harus ada kebijakan untuk keringanan karena masyarakat Surabaya sangat membutuhkan hak milik atas tanah itu.
“Saya bersama dengan tokoh-tokoh surat ijo terus melakukan sejumlah upaya untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan surat ijo. Bahkan sudah beberapa kali bertemu di Komisi II DPR RI juga dihadiri pihak BPN, yang pasti saya akan terus mengupayakan agar surat Ijo ini bisa dilepas secara gratis, agar masyarakat Surabaya mendapatkan haknya secara gratis seperti program sertifikasi tanah,” ujar politisi yang juga Ketua Hukum dan HAM DPP Partai Golkar ini.
Adies Kadir menambahkan program sertifikasi tanah secara gratis merupakan program Presiden Jokowi yang sudah jelas dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sampai ke tingkat bawah. Dengan adanya program tersebut, Presiden membuka kran sebesar-besarnya untuk melepas hak-hak tanah masyarakat, diharapkan Presiden Jokowi juga bisa memberlakukan itu pada pemegang surat Ijo, dan itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Surabaya.
“Jika Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan pelepasan surat Ijo secara gratis, saya pastikan kebijakan tersebut akan mendapat apresiasi besar dari 46.811 masyarakat Surabaya pemegang surat Ijo, dikarenakan selama puluhan tahun pemegang surat Ijo ini hidup dengan ketidakpastian, tinggal di atas lahan tanpa memiliki hak kepemilikan atas lahannya,” imbuh politisi yang juga Ketua Mahkamah Partai Golkar ini.
Pojokpitu