Agun Gunandjar Mengingatkan Perlu Diatur Kembali Hubungan Dan Wewenang Kerja UPT Kementerian Dengan Dinas Daerah

Kabargolkar.com, Samarinda – Kunjungan spesifik komisi XI DPR RI ke Kalimantan Timur Membahas perihal PNBP, kunjungan ini dipimpin oleh wakil ketua M Prakosa yang berlangsung di Samarinda, jumat (20/7/2019)

Hadir segenap jajaran pemerintahan Provinsi Kaltim degan kepala dinas, para pelaku usaha di bidang pertambangan, kehutahan, Kelautan dan perwakilan dari Kementrian keuangan yg diwakili kanwil pajak dan para pejabat pusat kemenkeu jakarta.

Dalam kesempatan tersebut semua pihak diberi kesempatan berbicara. Kunjungan tersebut menyepakati perlunya tindak lanjut pembahasan dengan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah yang membidangi PNBP untuk lebih mengoptimalkan penerimaan negara dari PNBP dengan menyempurnakan berbagai PP dan pengwasan pelaksanaannya.

Mengingat didapatkannya temuan terjadinya “mislink” dan “potensi lost”antar sektor..seperti sektor kehutanan dan Pertambangan.

Legislator Partai Golkar Agun Gunanjar mengingatkan perlu diatur kembali hubungan dan wewenang kerja UPT kementerian dengan Dinas Daerah agar penerimaan PNBP ini memberi manfaat yang lebih bagi masyarakat di daerah.