Latar Belakang

Dikenal sebagai kontributor buku ” Menyegarkan Kembali Paham Kebangsaan” (penyunting) dan pengarang buku Pandangan umum Fraksi Utusan Golongan terhadap pidato pertanggung jawaban Presiden RI pada Sidang Umum MPR, tanggal 16 Oktober 1999.

Pada periode 2014-2019 Ahmad bertugas di Komisi VIII yang membidangi sosial, agama dan pemberdayaan perempuan.  Pada April 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan Ahmad sekarang bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, keamanan dan HAM.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 16, Jakarta (1984)
S1, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1989)
Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Perjalanan Politik

1981-1983 HMI KETUA UMUM PB. JAKARTA
2009-2014, FG DPR-RI, Deputi Bid. Kesejahteraan Rakyat, Jakarta
2010-2015, DEPPINAS SOKSI, Ketua Bid. Kesejahteraan Masyarakat, Jakarta
2010-2014, DPP Partai Golkar, Wakil Bendahara Bid. Pendidikan, Jakarta
1999-sekarang Anggota DPR RI FPGolkar
Anggota Forum Konstitusi (FK)

Sikap Politik

RUU Kewirausahaan Nasional

23 November 2015 – Menurut Zacky, Indonesia harus menerapkan teknologi. Zacky menilai bahwa kewirausahaan dekat sekali dengan kampus dan sangat berhubungan dengan teknologi. Sayangnya dengan beberapa pertimbangan undang-undang, tidak menempatkan teknologi sebagai yang utama. Padahal wirausaha maju karena teknologi yang menjadi core.

Perppu KPK

1 April 2015 – Zacky menilai KPK terlalu melakukan fungsi penindakannya sehingga fungsi pencegahannya surut. Menurut Zacky seseorang yang disadap oleh KPK seharusnya dicegah bukan digiring menjadi tersangka. Zacky menyatakan tidak setuju dan tidak menerima Perppu KPK ini.

Tanggapan

Revisi KUHP dan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

19 November 2015 – Zacky menyarankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya penyadapan dilakukan atas izin pengadilan karena menurut Zacky dari segi hukum fungsi pencegahan yang sesungguhnya adalah dengan menyadarkan pelaku bukan dengan aksi penyadapan.

Mekanisme Pemantauan & Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang

28 Mei 2015 – Zacky menekankan pentingnya untuk setiap produk undang-undang diuji oleh ideologi kita yaitu Pancasila. Menurut Ahmad Zacky peninjauan tidak hanya mengenai pelaksanaan tapi juga substansinya.

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2016

27 Mei 2015 – Zacky ingin mengetahui seberapa jauh BNPT memandang implikasi dari sentimen agama yang terjadi di masyarakat dan aksi kekerasan di Burma.

Evaluasi Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme

8 April 2015 – Menurut Ahmad sebetulnya cara deradikalisasi adalah dengan menguatkan ulang paham-paham kebangsaan dan Pancasila.

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

6 April 2015 – Menurut Zacky berdasarkan Bab 9 Pasal 21-26 pada UU yang dimaksud, seharusnya tidak ada pengesahan tentang partai politik. Jadi menurut Zacky seharusnya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tidak bisa beri pengesahan kalau dasarnya Bab 14 karena itu mengenai ‘Perselisihan’. Seharusnya bab yang digunakan adalah Bab 9. Zacky menambahkan kalau berdasarkan Bab 23 apabila perselisihan dalam Musyawarah Nasional (Munas) sah ditentang ⅔ anggota, baru Menkumham mempunyai kewenangan. Zacky menggaris bawahi bahwa dasar UU-nya keliru, seharusnya judulnya Bab Kepengurusan.