Azis Syamsuddin Pimpin Delegasi DPR RI ke Pertemuan Inter-Parliamentary Union
Informasi pribadi | |
---|---|
Tempat Lahir | Bangka |
Tanggal Lahir | 07/05/1955 |
Informasi Jabatan | |
---|---|
Partai | Golkar |
Dapil | Bangka Belitung |
Komisi | IV – Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan |
Latar Belakang
Azhar Romli adalah politisi dan legislator senior dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Bangka Belitung. Azhar terpilih untuk kelima kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2015. Azhar adalah Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar (2009-2015).
Pada April 2015 Azhar mutasi komisi. Sebelumnya Azhar duduk di Komisi V yang membidangi perhubungan, perumahan rakyat dan pembangunan desa dan kawasan tertinggal. Sekarang Azhar bertugas di Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan. Januari 2016, Azhar dimutasi menjadi anggota Komisi IV DPR-RI.
Pendidikan
SLTA, SMA Negeri, Pangkalpinang (1973)
S1, Teknik Industri, TTN/ISTN, Jakarta (1986)
S2, Magister Sumber Daya Manusia, Universitas Indonesia, Depok (2001)
kandidat program doktor, Sumber Daya Manusia, Universitas Negeri Jakarta, DKI Jakarta
Perjalanan Politik
Sejak 1987 Azhar sudah menjadi kader Golkar dan bergabung dengan beberapa organisasi sayap kepemudaan Golkar yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Azhar adalah Ketua DPP KNPI (1987-1990) dan Ketua DPP AMPI (1994-1997).
Pada tahun 1997 sebelum era reformasi, Azhar sudah terpilih menjadi Anggota DPR-RI. Setelah era Reformasi, Azhar kembali terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 1999-2004 dan sampai dengan sekarang.
Tanggapan
Evaluasi Kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan
17 November 2015 – Azhar menilai obat-obatan yang dijual di masyarakat harus murah dan harus ada pantauan dari BPOM, khususnya untuk daerah-daerah terpencil. Azhar bersama anggota DPR lainnya berjanji akan mensosialisasikan tentang kelembagaan BPOM dalam rangka revisi RUU. Dengan adanya revisi RUU, Azhar berharap BPOM bekerja lebih keras untuk mengawasi obat dan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
Tuntutan Penghapusan Sistem Outsourcing di BUMN
20 Mei 2015 – Azhar menyatakan bahwa perlu ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur tentang pekerja di Perusahaan BUMN.