Azis Syamsuddin Pimpin Delegasi DPR RI ke Pertemuan Inter-Parliamentary Union
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengawasan ketat penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos).
Diketahui, penyaluran bansos tersebut dalam rangka menekan dampak pandemi Covid-19.
“Saya mendukung pernyataan Presiden Jokowi untuk mengawal ketat penyaluran bansos. Pengawasan yang intensif menjadi kunci penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran,” tutur Azis seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Azis berpendapat bahwa penyaluran bansos tersebut harus dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabilitas yang terjaga.
Ia juga meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait agar berkoordinasi dengan baik untuk memastikan tidak ada potongan-potongan dari bansos tersebut.
“Data warga yang berhak harus divalidasi hingga ke tingkat RT/RW. Langkah itu agar ada kejelasan alur pendataan yang akurat terhadap warga yang menerima bantuan sosial,” ucapnya.
Menurutnya, implementasi penyaluran bansos di beberapa daerah kerap kali terkendala.
Salah satu faktornya yakni permasalahan data, sehingga dibutuhkan persiapan matang dalam berbagai hal teknis seperti mekanisme distribusi, data keluarga penerima manfaat, dan peta penyaluran, sehingga masyarakat serta aparatur kelurahan/desa perlu memahami syarat dan ketentuan dari penerima bansos.
“Penyaluran bansos diharapkan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan juga efisien, sehingga dapat mengangkat kemampuan ekonomi, daya beli, dan konsumsi rumah tangga masyarakat di tengah resesi yang sedang dialami Indonesia,” ujar Azis.
Sebagaimana diberitakan, Jokowi mengingatkan jajaran kementerian dan kepala daerah untuk memastikan agar seluruh bantuan tunai diterima masyarakat secara utuh dan tidak dikenai potongan.
“Saya perintahkan kepada para menteri dan gubernur agar mengawal pengiriman ini agar cepat, tepat sasaran dan diawasi, tidak ada potongan apapun,” kata Jokowi.
Jokowi meminta agar seluruh masyarakat penerima bantuan mengetahui secara rinci bahwa tidak ada potongan dalam penyaluran bantuan tersebut.
Pikiran Rakyat