Breaking News :

BKSAP Resmi Luncurkan Buku Putih Ekonomi Hijau

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI secara resmi meluncurkan White Paper Green Economy (Buku Putih Ekonomi Hijau) di Ubud, Gianyar, Bali, Rabu (12/1/2021). Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus mengingatkan pemanasan global sebagai ancaman sangat serius akibat perubahan iklim. Dunia yang kian memanas, sambungnya, telah memicu risiko banyak bencana alam, ancaman kelangkaan pangan, krisis energi, dan kekurangan air bersih.

Pada sisi lain, kata Lodewijk, penanganan perubahan iklim menghadapi tantangan lantaran pandemi. Kendati demikian, ia melihat pandemi sebagai momentum untuk mengakselerasi kelestarian lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. “Itu selaras dengan Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (COP) ke-23 di Bonn, Jerman, tahun 2017,” terang Lodewijk dalam sambutannya secara virtual.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu mencatat sejumlah tantangan ekonomi hijau. Pertama, political will dan inovasi kebijakan yang diterjemahkan ke dalam berbagai instrumen kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Kedua, kelembagaan yang solid. Ketiga, masih kata politisi Partai Golkar itu, investasi yang sangat besar.

Di bagian lain, Lodewijk mengapresiasi inisiatif White Paper oleh BKSAP tersebut. “Adanya White Paper Green Economy Indonesia ini sangat penting. Kami meyakini White Paper ini dapat menghadirkan kerangka dan berbagai pilihan rekomendasi yang tepat untuk menjembatani pembangunan ekonomi dan penyelamatan lingkungan, sehingga tidak menyebabkan trade-off,” tegas legislator dapil Lampung I itu.

Hadir dalam peluncuran White Paper itu, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (F-Gerindra), Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (F-Demokrat), Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Thohir (F-PAN), serta Anggota BKSAP DPR RI lainnya.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Ace Hasan Dukung Program ‘Indonesia Mendengar’ Kemensos

Read Next

Anggota DPR RI Saniatul Lativa Salurkan Bantuan 1,8 Milyar di Prov. Jambi