Informasi pribadi

Latar Belakang

Bowo Sidik Pangarson lahir di Mataram 16 Desember 1968. Pernah menjadi auditor di BDNI (Bank Dagang Negara Indonesia), bank swasta yang kini dilebur menjadi Bank Mandiri setelah Krisis Ekonomi 1998. Setelah tak lagi menjabat sebagai auditor, ia menjabat sebagai direktur PT. Inacon Luhur Pertiwi.

Pada periode 2014-2019 Bowo duduk di Komisi VII yang membidangi riset dan teknologi, lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral.  Pada April 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan sekarang Bowo ditugaskan di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan. Januari 2016, ia dipindah kembali ke Komisi VII. Namun, surat yang keluar pada akhir Januari 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Golkar — Setya Novanto — menjelaskan ia dipindahkan ke Komisi VI DPR-RI, dan menempati posisi sebagai anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah.

Pendidikan

1. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (1993)

2. SMAN 3 Semarang (1987)

Perjalanan Politik

Bowo Sidik Pangarso sudah berkecimpung di dunia politik sejak lama. Di  tahun 2012-2015,  ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Pernah menjabat sebagai  Ketua Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Provinsi Jawa Tengah.  Bendahara Komite Brunai Kadin Indonesia (Masa Bakti 2012-2015).

Tanggapan

“Mahar Politik” untuk Calon Kepala Daerah

29 Juli 2015 – (Rimanews) – Politikus Golkar Kubu Agung Laksono, Bowo Sidik Pangarso  mengakui adanya praktik “mahar politik” dalam pencalonan kepala daerah.

Kata Bowo, praktek “mahar politik” tersebut ada di setiap partai. Setiap calon-calon kepala daerah yang ingin daftar ke partai harus menyerahkan “mahar”. Tapi, kata Bowo, mahar itu tanpa ada paksaan hanya sekedar sukarela.

“Sepengetahuan saya semua partai memang minta kepada calon, tapi tidak memaksa. Sekarang calon ingin punya kendaraan, apa ada yang gratis,” katanya ketika dihubungi, Rabu (29/07/2015).

Selanjutnya Bowo mengatakan, selama calonnya merasa tidak keberatan, tidak masalah, tetapi jika merasa diperas pasti para calon akan pindah ke partai lain.

Dia juga menanggapi pernyataan Bendahara Umum Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mengungkapkan, ada oknum di kubu Partai Golkar yang telah menyandera rekomendasi bakal calon kepala daerah karena calon tidak sanggup memenuhi permintaan uang dalam jumlah besar.

Kata Bowo, seharusnya Bamsoet bercermin terlebih dahulu sebelum melontarkan pernyataan itu.  “Di rumahnya (Bamsoet) ada cermin besar untuk dirinya sendiri. Harusnya ngaca. Atau dia tidak punya cermin di rumahnya,” kata Bowo.

Tuduhan Bamsoet itu secara tidak langsung ditujukan kepada kubu Agung Laksono yang melakukan pemerasan dalam pencalonan kepala daerah.

“Dia (Bamsoet) lupa sebelum berbicara itu, harusnya bertanya dulu ke tim lima (tim penjaringan kepala daerah) kubunya,” ungkapnya. (sumber)

Rencana Peluncuran BBM Pertalite

Pada 22 April 2015 Bowo meminta grand design kilang dari Pertamina.

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 Bowo mengatakan bahwa PLN harusnya bisa memberikan alternatif lain selain menggunakan BBM. Kemudian salah satu direksi PLN menjanjikan akan memberikan data-data Rp.5 triliun tetapi sampai sekarang belum diberikan. Terakhir, Bowo mengingatkan bahwa hutang-hutang di PLN semakin besar. Bowo minta kepada Dirut PLN rinciannya.