Breaking News :

Bukan Masalah Tata Kelola, Tak Ada Backup Data Merupakan Kebodohan!

Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menilai tidak adanya cadangan data atau back up yang dimiliki Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara terhadap data Pusat Data Nasional (PDN) yang baru-baru ini mengalami serangan siber ransomware bukanlah masalah tata kelola ketahanan siber tapi sudah merupakan tindakan kebodohan.

“Intinya jangan lagi bilang tata kelola, ini bukan masalah tata kelola, Pak. Jadi, ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun back up,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN yang dilakukan di Gedung Nusantara II, DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (27/06/2024).

Kemenkominfo memiliki dua Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yakni PDNS yang ada di Surabaya dan Serpong. Sedangkan, satu Pusat Data Nasional (PDN) yang berada di Batam. Adapun serangan siber yang terjadi saat ini berlokasi di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang ada di Surabaya, Jawa Timur. BSSN merekomendasikan Kemenkominfo agar menyiapkan data cadangan. Dalam kasus ini misalnya, data dari PDNS 2 yang ada di Surabaya maupun PDNS 1 di Serpong seharusnya di-backup ke PDN yang ada di Batam.

Ia menambahkan, pernyataan dua persen data PDN yang dicadangkan di Batam terbilang kecil, sehingga kurang diperhitungkan. Ia tegaskan, tidak adanya cadangan data ini bukanlah bentuk kurangnya tata kelola ketahanan siber karena memang tidak ada pengelolaan.

“Ini kan kita enggak itung Batam backup kan karena cuma dua persen (data yang di-back up) kan, ya berarti itu bukan tata kelola, (pembobolan) data itu kebodohan saja sih, Pak,” tegasnya.

Kepala BSSN Hinsa Siburian sebelumnya menyampaikan pengakuan bahwa adanya kekurangan dalam tata kelola ketahanan siber, yaitu dengan tidak adanya cadangan data-data PDN yang mengalami gangguan akibat serangan siber.

“Jadi itu yang mau saya sampaikan tadi kita ada kekurangan di tata kelola, kami memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga karena kami diminta untuk (menyampaikan) apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kami laporkan juga,” katanya dalam rapat.

Pemerintah Harus Bentuk Satgas dan Crisis Centre Tangani Indikasi Kebocoran Data di PDN

Untuk menangani kejadian ini, Komisi I DPR RI mendorong Pemerintah, khususnya Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membentuk Satgas dan Crisis Centre.

“Tadi di Kesimpulan (Raker Komisi I dengan Kemenkominfo dan BSSN) salah satu saran yang kita minta adalah pemerintah segera siapkan Satgas, karena kita lihat itu keterpaduan (kinerja) itu belum ada. Yang kedua buat crisis center, salah satunya yaitu meng-update baik kepada institusi mereka ini, harus dipandu untuk kemudian bisa memulihkan data,” kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid pada awak media seusai Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/06/2024).

Crisis center ini diperuntukan agar dapat memberikan informasi secara berkala kepada publik mengenai bagaimana negara melindungi data pribadi masyarakatnya. Meskipun, saat ini memang belum ada indikasi kebocoran data.

“Memang ini disampaikan belum ada indikasi kebocoran data. Tapi tetap kita harus wanti-wanti bahwa perlindungan data itu dinilainya bukan ketika bocor tapi ketika sudah ada kegagalan perlindungan,” tutur Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Banggar DPR RI Raker dengan Menko Perekonomian Bahas RAPBN 2025

Read Next

Komisi II DPR RI Sepakat Bentuk Panja 26 RUU Kabupaten/Kota