Breaking News :

Dadang S Muchtar

DADANG S MUCHTAR

Informasi pribadi
Tempat Lahir Cirebon
Tanggal Lahir 04/09/1952
Informasi Jabatan
Partai Golkar
Dapil Jawa Barat VII
Komisi II – Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Dadang S. Muchtar lahir di Cirebon, 4 September 1952. Dadang berhasil menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golkar setelah memperoleh suara sebanyak 69.414 suara untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat VII (Karawang, Purwakarta dan Bekasi).

Dadang pernah menjabat sebagai Bupati Karawang di 2 periode, 1996-2000 dan 2005-2010. Di 2012, Dadang pernah diperiksa Polda Jawa Barat karena diduga kuat terindikasi dugaan korupsi uang hibah APBD 2008-2009 Propinsi Jawa Barat senilai Rp.103 milyar. (sumber)

Di 2014-2019, Dadang bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri & otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan dan reforma agraria.  Pada April 2015 Dadang diberikan tugas untuk mewakili Fraksi Golkar di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggantikan Lili Asdjudiredja. Januari 2016, ia dicopot dari MKD dan menempati posisi sebagai anggota Badan Legislasi DPR-RI.

Pendidikan

S1, Universitas Tridharma, Balikpapan (1994)

Perjalanan Politik

Dadang pernah menjabat sebagai Bupati Karawang, yaitu pada periode 1996-2000 dan 2005-2010. Jabatan tertinggi di Golkar adalah Ketua Dewan Pembina DPD Golkar Jawa Barat (2006-2009).

Sikap Politik

UU Desa dan Dana Desa

16 April 2015 – Dadang mengingatkan ke Menteri Keuangan bahwa Dana Desa sekarang butuh 1 bulan untuk dicairkan. Menurut Dadang diperlukan mekanisme-mekanisme baru supaya bisa cair dalam 1 minggu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak

Pada 9 April 2015 – Dadang Muchtar menyampaikan bahwa bila ada daerah yang bilang kurang anggaran untuk Pilkada 2015 merupakan hal yang tidak logis. Bila biaya Pilkada serentak lebih tinggi, maka baiknya jangan dilakukan. Dadang Muchtar meminta penjelasan mengapa pengadaan TPS tidak siap padahal TPS-nya sudah ada dan orang-orang yang bertugas adalah orang itu-itu saja dan kejelasan dana untuk pilkada serentak ini untuk satu putaran atau dua putaran.

Pada 31 Maret – 2 April 2015 Dadang beranggapan bahwa Menkumham, Yasonna Laoly, melakukan intervensi politik. Dadang mengusulkan revisi ulang klausul yang mengharuskan KPU untuk berpatokan kepada informasi yang diberikan oleh Kemenhumkam. Sehubungan dengan syarat untuk calon independen, Dadang mengusulkan akhir batas waktu pendaftaran sampai dengan akhir Juli 2015, jangan hanya 3 hari setelah lebaran. Untuk tes kesehatan buat para calon, Dadang mengusulkan untuk turut melibatkan Dinas Psikologi TNI.

Tanggapan

Status Tenaga Honorer Menjelang Pilkada Serentak 2015

23 November 2015 – Dadang menginginkan pejabat yang melakukan pelanggaran segera diturunkan.

Pemindahan Kepolisian Resor Tangerang kedalam Kepolisian Daerah Banten dan Keluhan Status CPNS

18 November 2015 – Terhadap nasib para CPNS dan tenaga honorer Kategori 1 dan Kategori 2, Dadang mewakili Komisi 2 akan memanggil tiga Menteri bidang terkait pada Senin, 23 November 2015. Selain itu, Dadang meminta agar Polri tidak gegabah dalam memindahkan tanggung jawab Polres Tangerang kepada Polda Banten.

Sengketa Pertanahan

16 April 2015 – Dadang menagih ke Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk masalah pertanahan di Karawang di perjuangkan.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Ade Komarudin

Read Next

Daniel Mutaqien Syafiuddin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *