DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK - Fraksi Golkar

Breaking News :

DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK

Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 dengan agenda Panggilan Sidang Pleno Perkara Nomor 32/PUU.XVIII/2020 Perihal Permohonan Pengajuan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Misbakhun mengungkapkan, agenda sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (8/9/2020) itu menyampaikan pandangan DPR RI mengenai pemahaman tentang pemaknaan poin ‘dibentuk dengan UU’. Misbakhun menjelaskan, terjadi perbedaan pemahaman terhadap pemaknaan poin ‘dibentuk dengan UU’ mengenai usaha bersama tersebut.

“Sementara, yang digugat oleh para pemohon itu terhadap UU Asuransi tahun 1992 yang sudah diubah dengan UU Nomor 40 Tahun 2014. Untuk putusan MK, itu sudah kita tindaklanjuti dalam UU Nomor 40 Tahun 2014. Tetapi, kemudian terjadi perbedaan pemahaman terhadap pemaknaan ‘dibentuk dengan UU’ mengenai usaha bersama tersebut,” ujar Misbakhun usai sidang.

Sementara, sambung Misbakhun, di dalam putusan MK sebelumnya disebutkan ‘dibentuk dengan UU’. “Nah, ini yang ‘dibentuk dengan UU’ ini yang mananya, nah inilah tadi disampaikan mana yang jadi putusan hukum dan mana yang jadi putusan pembentuk UU,” imbuh politisi Fraksi Partai Golkar itu seolah bertanya.

Di sisi lain, Misbakhun mempertanyakan legal standing para pemohon. Yakni, apakah para pemohon mewakili para pemegang polis atau mewakili dirinya sebagai anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera. Mengingat, yang lebih banyak dipertanyakan oleh para pemohon justru mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2019.

“Dimana, kewenangan-kewenangan BPA dan perwakilan anggota itu banyak dikurangi dan kewenangannya lebih banyak diserahkan kepada direksi usaha mutual tersebut. Ya, nanti Majelis Hakim MK yang lebih tahu apakah legal standing itu mereka miliki atau tidak,” tutup Misbakhun.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Banggar DPR Setujui RUU P2APBN 2019

Read Next

HAORNAS 2020: Hetifah Tekankan Pentingnya Olahraga untuk Melawan COVID-19