DPR Minta Pemerintah Tidak Potong Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

Jakarta – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih kreatif mengelola anggaran dengan melakukan efisiensi agar program yang dicanangkan pada awal tahun dapat terealisasi. Perlu ada terobosan agar pemotongan anggaran tidak mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

“Sangat jelas pemotongan anggaran ini berpengaruh terhadap pembangunan di daerah. Untuk itu perlu kreativitas pemimpin di pusat maupun daerah agar program yang dicanangkan tetap berjalan,” ujar Hetifah di Jakarta, Rabu (15/6)

Menurut politisi Partai golkar itu, masih banyak cara yang bisa dilakukan agar pemotongan anggaran itu tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan. Caranya dengan melakukan efisiensi berupa mengurangi kegiatan-kegiatan belanja langsung seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat di hotel mewah.

Selain itu memaksimalkan produk lokal dalam setiap pembangunan infrastruktur agar harganya lebih murah. Namun, tentunya tidak mengurangi kualitas dari pproyek yang dikerjakan.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi X dari Fraksi Hanura Dadang Rusdiana. Menurut Dadang, pemotongan anggaran di setiap kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah tak bisa dihindarkan lagi dalam APBN Perubahan 2016.

“Pemotongan anggaran tak terhindarkan. Untuk itu perlu terobosan dengan melakukan berbagai efisiensi,” kata Dadang.

Ia mencontohkan efisiensi itu bila dilakukan tanpa harus mengorbankan program prioritas. Dadang juga meminta pemerintah tidak memotong anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.

“Pendidikan dan kesehatan itu merupakan bagian dari pelayanan publik. Kita berharap tak ada pemotongan di sana. Tentu masih ada celah untuk melakukan efisiensi anggaran,” ucapnya.

Sumber: Beritasatu