Azis Syamsuddin Pimpin Delegasi DPR RI ke Pertemuan Inter-Parliamentary Union
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menilai dukungan pada swasembada pangan, dalam hal ini dari sektor gula dirasa masih belum maksimal, dikarenakan masih ada persoalan konflik sosial di lapangan yang belum diselesaikan oleh Perusahaan Umum (Perum) Perhutani. Sarmuji menambahkan, pihaknya juga ingin mendalami kesiapan Perhutani dalam memberikan dukungan pada swasembada pangan dari komoditas gula. Karena menurutnya ada banyak lahan Perhutani yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Nah yang begitu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memberikan dukungan pada swasembada pangan kita, khususnya pada hal ini gula yang bisa ditanam dil ahan-lahan Perhutani, Itulah sebenarnya yang ingin kita dalami dan tentu saja masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Perhutani saja, karena banyak persoalan yang mesti diselesaikan dengan kementerian dan lembaga yang lain,” kata Sarmuji usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Perum Perhutani di Malang, Jawa Timur, Kamis (15/9/2022).
Politisi Partai Golkar tersebut juga menjelaskan terkait dengan adanya merger di beberapa anak perusahaan Perum Perhutani dan mendorong agar Perum Perhutani berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan status dan luas kawasan yang dikelola oleh perusahaan dalam rangka mencegah pengambilalihan kawasan yang dikelola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab. “Jadi ada merger di beberapa anak perusahaan tentu kita ingin memantau perkembanganya seperti apa,” tanya Sarmuji.
“Kemudian kita juga ingin mendengarkan penjelasan dari Perhutani tentang persoalan-persoalan yang ada di lapangan, karena Perhutani itu persoalan di lapangannya sangat kompleks. Lahan hutannya berada di sekitar pemukiman masyarakat, lalu kadang-kadang ada konflik sosial di lapangan dan sebagainya. Banyak sekali problem di lapangan, kita ingin mendengarkan bagaimana Perhutani mengelola lahan terutama sebagian lahan yang diperuntukkan bagi masyarakat perhutanan sosial,” tandas legislator dapil Jawa Timur VI tersebut.