Breaking News :

Endang Srikarti Handayani

 

 

Informasi pribadi
Tempat Lahir Boyolali
Tanggal Lahir 18/08/1963
Informasi Jabatan
Partai Golkar
Dapil Jawa Tengah V
Komisi VI – Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

Latar Belakang

Endang Srikati Handayani adalah Alumni Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta. Beliau juga salah satu pendiri Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SOENYOTO, S.H & Rekan. Pengalaman beliau dalam hal bidang hukum Perbankan, hukum Pidana, hukum perusahaan dan ketenagakerjaan, selain itu beliau juga berkonsentrasi di bidang non litigasi.

Selain aktif di Advokasi beliau juga aktif di kegiatan salah satu Partai Golkar.

Pada periode 2014-2019 Endang Srikarti duduk di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.  Pada April 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan sekarang Endang Srikarti bertugas di Komisi VI yang membidangi perindustrian, investasi, perdagangan, koperasi dan BUMN. Januari 2016, Endang kembali menjadi anggota Komisi VIII DPR-RI. 

Pendidikan

1989-1992 SMA PERSAMAAN JAKARTA
1996-2001 S1 UNIV BOROBUDUR JAKARTA
2007-2009 S2 UGM YOGYAKARTA

KURSUS:
2012 ORIENTASI FUNGSIONARIS PUSAT DPP PARTAI GOLKAR JAKARTA

Perjalanan Politik

2004-2009 PP KPPG PENGURUS PLENO JAKARTA
2009-2015 PP KPPG PENGURUS PLENO JAKARTA

Sikap Politik

RUU Pertembakauan

17 September 2015 – Endang mempertanyakan apakah pabrik rokok harus ditutup mengingat dalam mengambil keputusan juga harus bijaksana. Endang yakin bahwa sebagai anggota DPR perwakilan dari Boyolali yang banyak terdapat petani tembakau, Endang pasti akan membela kepentingan petani tembakau.

RUU Pertanahan

18 Juni 2015 – Endang menilai menimbang banyak sekali sengketa pertanahan, alangkah baiknya jika UU Pertanahan ini menjadi undang-undang yang istimewa. Menurut Endang memang ideal kalau dibentuk pengadilan pertanahan.

Tanggapan

Politisasi Dana Bantuan Kementerian Koperasi untuk Revitalisasi Pasar Tradisional Boyolali

10 Desember 2015 – (Solo Pos) – Dana bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk revitalisasi pasar di Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, disinyalir telah dipolitisasi. Akibatnya, anggaran senilai Rp900 juta dari pemerintah pusat dipastikan tidak terserap.

Dugaan politisasi ini terungkap saat Anggota DPR Komisi VI, Endang Srikarti Handayani, menggelar inspeksi mendadak ke Dinas Koperasi dan UMKM Boyolali, Selasa (8/12/2015) malam.

Saat itu, di kantor dinas sedang digelar pertemuan antara pejabat Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop UMKM) Boyolali dengan Dinas Koperasi Provinsi Jateng dan pejabat dari Kementerian Koperasi dan UMKM.

Pertemuan itu membahas surat pengalihan rekomendasi penyaluran dana bantuan revitalisasi pasar dari Desa Madu, Kecamatan Mojosongo ke Desa Tawangsari yang tak kunjung terbit hingga menjelang akhir tahun anggaran.

Endang menuding Dinkop UMKM Boyolali telah diintervensi oleh Ketua DPRD Boyolali, S. Paryanto, untuk tidak menerbitkan surat pengalihan penyaluran bantuan dari Madu ke Tawangsari.

Paryanto secara tiba-tiba mendatangi agenda sidak tersebut dan meminta kepada Endang untuk tidak memaksakan dinas menerbitkan surat pengalihan penyaluran bantuan tersebut.

“Saya minta jangan malam ini. Biar pilkada selesai dulu. Surat itu kan masih bisa diurus besok-besok,” kata Paryanto.

Namun, Endang tetap meminta agar surat pengalihan bantuan itu segera terbit karena harus segera dibawa pihak kementerian malam itu juga. “Surat itu yang ditunggu oleh pihak kementerian. Kementerian sudah mendelegasikan stafnya malam ini untuk datang ke Boyolali mengambil surat pengalihan, tetapi Dinas tidak mau menerbitkan surat yang dimaksud,” papar Endang.

Sebagai informasi, Dinkop UMKM Boyolali mendapat alokasi bantuan dari kementerian untuk revitalisasi pasar. Juli 2015, Bupati Boyolali telah merekomendasi bantuan itu akan diberikan ke Desa Madu atau Desa Tawangsari. Kebetulan, Desa Madu tidak siap dengan program tersebut sehingga bantuan akan dialihkan ke Tawangsari.

Sempat terjadi perdebatan cukup sengit antara Endang dan Paryanto. Endang menuding Paryanto telah mendikte dinas tanpa alasan yang jelas.

“Dia [Paryanto] hanya memberikan catatan, jangan malam ini. Saya tidak tahu alasannya, yang jelas ini telah dipolitisasi karena besok mau pilkada. Kenapa bantuan untuk rakyat saja harus dipersulit? Bantuan pasar itu kan tidak ada urusannya sama warna, merah atau bukan merah,” kata Endang.

Paryanto membantah telah mengintervensi Dinkop UMKM Boyolali. Paryanto mengklaim tidak punya tendensi apa pun dengan dana bantuan tersebut. Bahkan dia siap mengalokasikan dana pendampingan untuk revitalisasi pasar.

Kepala Dinkop UMKM Boyolali, Agus Partono, hingga akhir pertemuan tetap tidak mau mengeluarkan surat pengalihan bantuan tersebut dengan alasan Desa Tawangsari belum melengkapi persyaratan untuk menerima bantuan itu.

Kades Tawangsari, Yayuk Tutik Supriyanti, ikhlas jika akhirnya desanya batal terima bantuan tersebut. “Ya tidak apa-apa, padahal persyaratan sebenarnya sudah lengkap,” kata Yayuk. (sumber)

Kajian Kebijakan Penambahan Pesawat Garuda Indonesia

29 September 2015 – Endang meminta kepada Garuda Indonesia untuk menyediakan rute Solo-Jeddah karena rute tersebut sangat strategis untuk ibadah haji bagi para calon haji dari Jawa Tengah. Endang mengapresiasi Citilink karena rute Halim Perdanakusuma, Jakarta (HLP) ke Adi Soemarmo, Solo (SOC) selalu penuh. Selanjutnya, Endang ingin mengetahui bentuk jaminan yang ditawarkan China kepada Garuda Indonesia atas pinjaman sebesar 4.45 miliar USD dalam proses pembelian pesawat.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Standarisasi Nasional – Tahun 2014

20 Agustus 2015 – Endang minta penjelasan ke Kepala BSN sudah sejauh mana pengkajian mengenai sertifikasi pembalut wanita. Endang minta agar BSN tidak memberatkan dalam pemberian sertifikasi barang, lebih giat mensosialisasikan mekanisme pemberian sertifikasi hingga ke daerah–daerah serta meminta BSN meningkatkan kinerja dalam kunjungan BSN ke daerah.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan – Tahun 2014

19 Agustus 2015 – Sehubungan dengan tingginya harga daging di pasaran, Endang saran ke Menteri Perdagangan (Mendag) mending umumkan seluruh masyarakat Indonesia baiknya jadi vegetarian saja biar tidak perlu konsumsi daging.

Endang menyoroti masalah di pasar-pasar di Dapilnya. Menurut Endang di pasar-pasar masih terlihat banyak barang impor tidak bermerek dan tidak ada informasi kadaluarsanya. Endang harap di daerahnya pasar tradisional yang dominan. Endang tidak ingin semua lahan sawah dijadikan mall. Endang dorong Mendag untuk akomodir revitalisasi pasar-pasar tradisional.

Endang juga mengingatkan ke Mendag bahwa undanganya ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengunjungi Dapilnya sampai saat ini belum terwujudkan. Endang meminta Ibu Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk konsisten tidak pengaruhi Mendag. Endang menyoroti bahwa Mendag lama hidupnya di luar negeri dan khawatir sering diberikan ‘angin surga’ dan disesatkan.

Evaluasi Kinerja Badan Pengusahaan Batam

Pada 19 Agustus 2015 – Menurut Endang jika tidak ingin menyusahkan harga lokal di Indonesia Batam merupakan satu-satunya kawasan yang harus diperhatikan. Terkait pembangunan tol sebesar Rp1 triliun, Endang tanya ke Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) status perkembangannya. Endang menilai adanya peningkatan aktiva, pasiva, dan neraca keuangan lain yang menurutnya sangat baik. Endang menganggap laporan dari BP Batam kali ini merupakan laporan terbaik.

Program Keluarga Harapan

21 April 2015 – Endang menilai sekarang masih banyak kemiskinan. Endang minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) apakah program PKH yang sudah diinisiasi sejak 2007 sudah dirasakan oleh rakyat. Menurut Endang banyak sekali Posyandu-Posyandu yang bisa dilibatkan dalam PKH dan masih banyak sekali gizi buruk di Jawa Tengah. Endang harap pada masa reses nanti didampingi oleh Dirjen Linjamsos mengunjungi Dapilnya.

Peraturan Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR

16 April 2015 – Endang mendukung penguatan keamanan di lingkungan Gedung DPR. Menurut Endang Gedung DPR adalah ‘rumah rakyat’ yang dibanggakan dan dilihat dunia. Menurut Endang tidak ada salahnya untuk anggota DPR dapat keamanan dan kenyamanan saat bekerja. Penguatan pengamanan ini tujuannya agar tidak terjadi lagi hal-hal diluar pemikiran. Namun demikian, Endang tidak mau anggaran pengamanan ini sampai double karena Polri sudah terima uang dari negara.

Kinerja PT.Kimia Farma Tbk, PT.Indo Farma Tbk dan PT.Bio Farma (Persero)

Pada 16 April 2015 Endang mendengar berita bahwa banyak masyarakat tidak mau menggunakan Pil KB (Keluarga Berencana) di Dapilnya karena ada informasi bahwa Pil KB ada kandungan babinya. Endang saran agar ada sosialisasi KB untuk rakyat Indonesia. Sehubungan dengan Inseminasi Buatan (IB), Endang tanya apakah suntik hamil sapi bisa digunakan ke manusia dan apakah bisa menimbulkan kehamilan. Sehubungan dengan Corporate Social Responsibility (CSR), Endang mengingatkan bahwa program CSR adalah kewajiban dan minta klarifikasi apakah program CSR Kimia Farma, Indo Farma dan Bio Farma sudah dirasakan belum oleh rakyat.

Kinerja Pupuk Indonesia

Pada 15 April 2015 sehubungan dengan distribusi pupuk subsidi, Endang menanyakan cara agar di desa/kecamatan/kabupaten mendapatkan subsidi pupuk organik.

Sasaran Strategis Sucofindo

Pada 15 April 2015 Endang mempertanyakan apakah kehadiran Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) yang dijalankan oleh PT Sucofindo sudah dapat dirasakan masyarakat terutama yang bukan di daerah kota namun kabupaten.

Anggaran Kementerian Sosial

Pada 5 Februari 2015 Endang meminta konfirmasi darimana sumber data asumsi korban jiwa bencana alam sebesar 43,000 ribu di pemaparan Kemensos.

Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Pada 3 Februari 2015 Endang apresiasi kepada Dirjen Bimas Katolik karena Endang menilai data-data yang dipaparkan sangat lengkap.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Agung Widyantoro

Read Next

Bambang Sutrisno

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *