Evaluasi Pemilu Serentak, Pileg dan Pilpres Harus Dipisah

JAKARTA – Anggota DPD RI Jhon Pieris mendukung penyelenggaraan pileg dan pilpres dipisah pada pemilu 2024.

Menurutnya, pemilu serentak cukup di 2019, karena menyisakan banyak masalah dan korban jiwa.

Jhon Pieris menjadi anggota DPD selama dua periode (2009 – 2019) dari daerah pemilihan Maluku, namun gagal melenggang ke Senayan di pemilu 2019 ini.

Dia mengaku pernah ditawari seseorang untuk menang pemilu dengan membayar ratusan juta rupiah. “Saya tolak tawaran itu, karena money politik itu merusak demokrasi dan menghancurkan pendidikan politik rakyat. Untuk itu, saya mendukung dipisahkannya pileg dan pilpres,” tegas Jhon Pieris.

Hal itu disampaikan dalam dialog kenegaraan DPD RI “Evaluasi Pemilu Serentak, Bisakah Pileg dan Pilpres Dipisah Lagi?” bersama anggota Fraksi Golkar DPR RI, Hj. Hetifah Sjaifudian, dan peneliti utama LIPI, Siti Zuhro di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Ditambah lagi sosialiasi pemilu serentak oleh KPU tidak optimal. Sehingga banyak rakyat tidak tahu saat datang ke TPS itu memilih caleg DPD RI juga DPR RI. “Jadi, banyak hal yang harus menjadi perhatian dalam pemilu serentak 2019 ini,” ujarnya.

Hetifah mengakui jika dalam pemilu serentak 2019 ini banyak masalah yang harus dievaluasi. Seperti banyaknya petugas yang meninggal, maraknya money politics, berita hoaks, kampanye hitam, politik identitas dan meningkatnya dinasti politik.

“Semula pemilu serentak ini untuk memperkuat sistem presidensial, tapi jika harus dievaluasi tentu harus meminimalisir money politics, kampanye hitam, hoaks, politik identitas, dan dinasti politik tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu.

Yang pasti kata Hetifah, ada dua jenis evaluasi pemilu, yaitu evaluasi secara subtansial dan prosedural.

“Golkar akan evaluasi dengan penegakan sanksi bagi pelaku money politics, meningkatnya partisipasi rakyat untuk pileg, dan bukan hanya fokus pada pilpres,” pungkasnya.