Breaking News :

Fadel Muhammad

 

FADEL MUHAMMAD-GORONTALO-KAB BOALEMO

Informasi pribadi
Tempat Lahir Ternate
Tanggal Lahir 20/05/1952
Informasi Jabatan
Partai Golkar
Dapil Gorontalo
Komisi VII – Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Ir. H. Fadel Muhammad Al-Haddar (lahir di Ternate, Maluku, 20 Mei 1952) adalah politikus senior Indonesia. Fadel adalah Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar)  periode 2011-2015. Fadel pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Indonesia Bersatu II dari 22 Oktober 2009 hingga reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, 18 Oktober 2011[1]. Sebelumnya ia menjabat sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo sejak 10 Desember 2001 hingga 22 Oktober 2009. Pada pilkada Gorontalo 2006 yang dilaksanakan pada 26 November 2006, ia memperoleh 81 persen suara. 

Fadel sebelumnya adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia. Ia juga Ketua DPD I Golkar di Gorontalo. Setelah bercerai dengan istri pertamanya, ia menikah dengan Hasanah binti Thahir Shahab.

Fadel pernah diperiksa oleh Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dua kasus dugaan korupsi yaitu kasus korupsi dana selisih penggunaan anggaran DPRD Gorontalo di tahun 2001 dan kasus korupsi penyalahgunaan alat-alat kesehatan di 2005. (sumber1).  Fadel juga diduga terlibat kasus korupsi pemberian izin ilegal kepada PT. Morotai Marine Culture di 2013. (sumber2).

Fadel Muhammad terpilih sebagai Ketua Komisi XI DPR-RI periode 2014-2019 yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan. Januari 2016, ia dimutasi menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI. 

Pendidikan

S1, Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1978)

S3, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2007) 

Perjalanan Politik

Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Bersatu (2009-2011)
Gubernur Gorontalo (2001-2009)

Sikap Politik

RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan

18 November 2015 – Fadel menilai bahwa RUU JPSK sudah mencapai kondisi yang solid dan semua Daftar Inventaris Masalah (DIM) dapat diambil di DPR untuk diberikan ke Pemerintah. Kemudian seminggu setelahnya, dapat dilakukan konsinyering.

Tanggapan

Pembentukan ‘Crisis Center’

24 Agustus 2015 – (RimaNews) – Komisi XI DPR RI merekomendasikan pemerintah membentuk “crisis center” untuk mengatasi kondisi perekonomian yang kini sedang tidak baik dan mencegah kondisinya makin memburuk.

“Kami Komisi XI merekomendasikan dibuat ‘crisis center’ yang menyediakan matriks. Saya kira ini sangat penting,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad di Jakarta, Senin (24/8/2015) malam.

Fadel mengaku terganggu melihat kondisi perekonomian yang tidak baik. Menurut dia, pemerintah belum menunjukkan langkah-langkah yang jelas untuk mengatasinya.

Untuk itu, DPR meminta Menteri Keuangan, Menteri PPN, dan Menko Perekonomian bersama membentuk “crisis center” yang menyediakan data-data dalam bentuk matriks untuk masyarakat agar mereka mengetahui dengan pasti kondisi perekonomian kini.

Menurut Fadel, cara itu ditempuh pemerintah masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan terbukti dapat membantu mengatasi perekonomian yang saat itu juga kurang baik.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah telah menyiapkan “crisis management protocol”. Namun, data-data yang terdapat di dalamnya tergolong rahasia.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pemerintah terus mengikuti surat berharga BI serta menjaga surat berharga negara (SBN), misalnya dengan melakukan pembelian kembali (buy back) dan memperkuat cadangan devisa.

Menkeu menuturkan bahwa kondisi perekonomian kini berbeda dengan krisis ekonomi 1998 karena pertumbuhan masih positif, inflasi 7 persen (yoy) dan neraca perdagangan surplus meskipun impor turun drastis.

“Dari fundamental makro, cukup baik. Akan tetapi, tidak bisa dihindari global yang ‘chaotic‘, AS memperketat, Tiongkok mendevaluasi. Kalau Tiongkok terus mendevaluasi dolar juga akan makin kuat,” kata dia. (sumber)

Kinerja Bank Negara Indonesia

8 April 2015 – Fadel menilai ide Kampung BNI adalah ide yang bagus dan mendorong untuk terus dikembangkan.

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada 26 Maret 2015 Fadel harap bantuan MenKeu agar UU Bank Indonesia bisa selesai tahun ini. Fadel menilai perlu dilakukan pengecekan lapangan untuk melihat penggunaan Rupiah di perbatasan.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Kehadiran Panama Papers Jadi Waktu Terbaik Terapkan Tax Amnesty

Read Next

Saniatul Lativa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *