Breaking News :

Firman Soebagyo Minta Pemerintah Realistis Usulkan RUU di Proglegnas 2021: Jangan Dipaksakan Jumlahnya

JAKARTA- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah realistis dalam mengusulkan Rancangan Undangan-Undang (RUU) di Proglegnas 2021.

Pasalnya, waktu dan ketersediaan alat kelengkapaan dewan setiap komisi dalam menyelesaikan RUU masih belum siap.

Oleh karena itu ia meminta pemerintah untuk tidak terlalu memaksakan diri dalam mengusulkan RUU di Proglegnas 2021.

Demikian disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar itu kepada PojokSatu.id, di Jakarta, Selasa (24/11/2020).

“Penetapan jumlah prolegnas prioritas RUU 2021 harus realistis, jumlahnya tidak perlu dipaksakan sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah dan DPR tidak lagi mengusulkan RUU yang dapat menimbulkan kontoversial.

Seperti RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang juga sempat menimbulkan gejolak di publik sangat luar biasa.

“Sebaiknya tidak perlu lagi ditetapkan menjadi skala prioritas 2021,” sambung anak buah Airlangga Hartarto itu.

“Dalam usulan kami, seyogyanya pemerintah dan DPR tidak perlu memasukan lagi RUU yang bisa menimbulkan kontroversial di masyarakat,” pungkas Firman.

Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPR RI tegas menolak wacana RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dimasukan kembali dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Demikian disampaikan oleh politisi Golkar Firman Soebagyo sekaligus Ketua Badan Legislasi (Baleg) saat dihubungi PojokSatu.id, di Jakarta, Sabtu (21/11/2020).

“Fraksi Golkar tegas untuk menolak RUU HIP dimasukan di prolegnas prioritas demi kepentingan keamanan bersama,” tegasnya.

Menurutnya, daripada kembali memasukkan RUU kontoversial tersebut, lebih baik fokus menangani virus corona atau Covid-19.

Sebab, kata Firman RUU HIP itu sempat memantik gejolak pro dan kontra yang sempat membuat gaduh di tengah masyarakat.

“Daripada memasukan kembali RUU HIP sudah pernah membuat gejolak serta silang pendapat pro dan kontra di masyarakat seperti kejadian beberapa waktu lalu terkait RUU HIP itu,” ujarnya.

PojokSatu

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Pemerintah Umumkan Seleksi PPPK, Hetifah: Jangan Sampai Ada Guru Honorer yang tak Terdaftar di Dapodik

Read Next

Tulisan Hari Guru 2020: Perubahan Kebijakan Terkait Guru Harus Sistemik