Firman Soebagyo: Serapan Anggaran Rendah, Perencanaan KKP Tidak Matang

DPR RI menyayangkan rendahnya serapan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kondisi ini menunjukkan kementerian tidak siap dengan sistem perencanaan yang baik dan kurang mampu mengantisipasi kondisi serba sulit akibat pandemi.

“Serapan rendah itu kan artinya kementerian tersebut siap menerima anggaran besar tapi tidak siap menyalurkan anggaran sesuai kebutuhan. Inilah yang sering kali terjadi sehingga terjadi SAL atau sisa anggaran lebih,” kata Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, kemarin.

Kondisi tersebut, kata Firman, harus dievaluasi. Sebab, kementerian meminta anggaran besar sementara programnya tidak terukur di lapangan. Padahal, kebutuhan nelayan sangat besar dan perlu didukung pemerintah. Terutama dari sisi pelabuhan perikanan, sumber daya manusia, alat-alat penangkap ikan, dan budi daya yang jauh lebih baik.

Firman bilang, budidaya perikanan merupakan komoditi strategis yang harusnya bisa menjadi penopang perekonomian nasional. Sebab, di dalamnya banyak kegiatan ekonomi masyarakat. Bukan hanya untuk kegiatan budidaya konsumsi saja tapi juga untuk komoditi ikan hias yang bernilai ekspor tinggi.

“Penerimaan negara dari budidaya itu kan sebenarnya jauh lebih besar dari penangkapan ikan. Apalagi risiko budidayanya juga lebih kecil. Seperti budi daya ikan lele saja, ternyata kebutuhannya meningkat dari tahun ke tahun,” jelasnya.

Dengan kondisi anggaran yang masih belum banyak terserap, menunjukkan pemerintah tidak mempunyai suatu perencanaan yang baik. Sebab, harusnya anggaran yang diajukan bisa inline dengan implementasi di lapangan. Mulai dari kebutuhan hingga pada tataran pelaksanaan di lapangan.

“Kita tidak tahu di mana letak persoalannya. Tapi kalau melihat anggarannya sudah disediakan, serapannya kurang, berarti perencanan itu tidak disiapkan secara matang,” tambah dia.

Sementara, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia M Abdi Suhufan mengatakan, KKP telah gagal mengantisipasi pandemi yang berkepanjangan.

Indikatornya terlihat dari serapan anggaran yang tidak maksimal, program dan belanja yang tidak berkualitas serta tidak fokus pada upaya hadapi krisis.

“Belanja untuk kegiatan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan teralokasi Rp 1,7 triliun tapi hanya mampu terserap 38,65 persen atau sekitar Rp 688,8 miliar,” kata Abdi.

RakyatMerdeka