Golkar Kritik Molornya Pembangunan Jembatan Mahkota IV di Samarinda

Jembatan Mahkota IV yang masih dalam pengerjaan.

kabargolkar.com – Komisi III DPRD Kaltim akan serius mengawasi pembangunan proyek-proyek multiyear contract (MYC) atau tahun jamak yang dilaksanakan di masa kepemimpinan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak. Salah satunya adalah proyek pembangunan Jembatan Mahkota IV di Samarinda. Terlebih ada kabar, proyek pembangunan yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp 1 triliun dari APBD Kaltim itu molor dari jadwal.

Awalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, jembatan beserta jalan pendekatnya akan rampung Oktober tahun ini. Namun, kabar terbaru mengatakan, penyelesaian pembangunannya molor hingga Desember 2018, yakni bulan terakhir penyelesaian proyek-proyek MYC di masa kepemimpinan Awang Faroek Ishak.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Dahri Yasin mengatakan, tak hanya proyek Jembatan Kembar, tapi semua proyek MYC akan diawasi secara ketat oleh dewan. Pasalnya, semua proyek itu dijadwalkan akan selesai pada akhir tahun ini. Jika tak selesai, tentu akan menjadi preseden buruk tak hanya Gubernur, tapi juga dewan yang ikut menyetujui penganggarannya dalam APBD.

“Makanya ini kita pelototi betul-betul. Nah, kabar terbaru, Jembatan Kembar itu katanya, awalnya akan rampung Oktober. Eh, molor lagi sampai Desember. Kita ingin jangan sampai tidak rampung. Kasihan masyarakat kita sudah disuguhi janji-janji akan proyek itu, tapi nyatanya tidak selesai dan akhirnya tidak bisa dimanfaatkan,” kata Dahri (22/7/2018).

Politisi Partai Golkar tersebut meminta agar pemprov dapat segera menginstruksikan kepada kontraktor-kontraktor yang mengerjakan proyek MYC, terutama Jembatan Kembar, untuk bekerja lebih maksimal.

“Sekarang saya pikir tak ada alasan apa-apa lagi. Tapi bekerja untuk menuntaskan semua janji-janji, terutama Jembatan Kembar itu dapat rampung Desember 2018 ini,” ujarnya.

Karena, ditambahkannya, usai Awang Faroek purnabakti dari jabatannya Desember nanti, gubernur dan wakil gubernur yang baru bisa saja membuat kebijakan baru, yang dikhawatirkan akan berbeda dengan kebijakan gubernur sekarang.

“Ya, beruntung kalau gubernur baru nanti mau saja meneruskan pembangunan yang ada selama ini. Kalau dia dan wakilnya punya kebijakan baru yang berbeda, apa tidak semuanya hanya akan menjadi proyek mangkrak saja. Makanya ini kami komisi III benar-benar akan mengawasi proyek MYC itu. Tidak hanya jembatan kembar, tapi semua. Seperti jalan tol, Maloy, Jembatan Pulau Balang, hingga Bandara Samarinda Baru (BSB) APT Pranoto,” pungkasnya.

sumber berita