Breaking News :

Golkar Pastikan Bacalegnya Bebas Dari Kasus Hukum Narkoba, Korupsi dan Asusila

Ketua DPW PPP Sumsel, Herpanto

kabargolkar – DPD partai Golkar dan DPW PPP Sumsel memastikan tidak ada bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang diusung untuk bertarung pada pileg nanti bebas dari hukum, hal ini dilakukan sebagaimana PKPU nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan narapidana dan kasus hukum lainnya untuk ikut serta dalam pileg nanti.

“Kami pastikan tidak ada caleg yang terlibat kasus hukum narkoba, korupsi dan asusila,” ungkap Sekretaris DPD Golkar Sumsel, Herpanto, Senin (30/7/2018).

Dikatakan Herpanto, hal sebagai kepatuhan partai Golkar terhadap aturan yang diterbitkan. Sehingga kedepan tidak ada persoalan. Dan rekrutmen caleg sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Caleg yang diusung adalah caleg potensial dan memiliki rekam jejak yang jelas, tentu Golkar melakukan rekrutmen dengan ketat,” kata Herpanto.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Sumsel, H Agus Sutikno memastikan caleg dari PPP seluruh Sumsel tidak ada menjadi narapidana kasus korupsi. Hal ini salah cara PPP dalam menerbitkan kader-kader potensial dan layak jual ditengah masyarakat.

“Kemarin baru mau nyaleg ada, tapi kemudian kita coret karena administrasinya tidak memenuhi syarat dan itu tidak diperbolehkan oleh KPU,” kata Agus.

Menurut Agus, memang pertarungan pada pileg nanti ketat karena seluruh peserta pemilu mengusung caleg yang memiliki nilai jual, bukan hanya program namun latarbelakang caleg juga disorot oleh publik.

“Masyarakat sudah sangat cerdas dalam menentukan pilihan, kalau mau menang tentu caleg yang diusung orang-orang yang memiliki jaringan dan logistik,” kata Agus.

Dalam pemilu legislatif tahun 2019, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bertekad meraih fraksi penuh di DPRD Sumsel. Sementara untuk kursi di DPRD Sumsel sendiri, pihaknya menargetkan PPP meraih satu fraksi penuh atau tujuh kursi dari 10 daerah pemilihan pada pemilu 2019 nanti.

“Harapannya PPP mendapat satu kursi di masing-masing daerah pemilihan dari 10 daerah pemilihan untuk DPRD Sumsel,” jelas.

Saat ini PKPU nomor 20 tahun 2018 mantan napi dilarang untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD maupun DPD masih disidang oleh MK. {tribunnews}

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Buru-Bursel Jadi ‘Mapping’ Kekuatan Golkar Di Pileg 2019

Read Next

Politisi Senior Golkar Jambi, Rahman Albani Meninggal Dunia