Istana: Pemerintahan Jokowi-JK Bakal Lebih Stabil karena Golkar Merapat

Jakarta: Partai Golkar memutuskan untuk tak lagi bergabung dengan Koalisi Merah Putih, koalisi gabungan partai politik oposisi. Partai yang kini dipimpin Setya Novanto itu menegaskan untuk mendukung pemerintah.

Putusan ini direspons positif pemerintah. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan masuknya Partai Golkar sebagai anggota koalisi partai-partai pendukung pemerintah bakal menciptakan stabilitas politik di pemerintahan Jokowi-JK.

“Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Pak JK ini akan bisa menjadi lebih stabil, walaupun sekarang sudah sangat stabil,” di kantornya, Gedung Sekretariat Negara, Jalan Majapahit, Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Menurut Pramono, pemerintah akan lebih mudah melakukan koordinasi dan komunikasi terkait program pembangunan. Apalagi jabatan Ketua DPR dipegang Ade Komaruddin yang berasal dari Fraksi Golkar.

“Tetapi hal yang berkaitan dengan parlemen tentunya akan lebih memudahkan apalagi Ketua DPR ini berasal dari Golkar,” tutur kader PDI Perjuangan ini.

Namun demikian, Pramono enggan menanggapi ihwal perubahan struktur kabinet pascadukungan Golkar. Dia menegaskan konfigurasi kabinet dalah kewenangan presiden dan wakil presiden.

“Jadi sampai hari ini Presiden belum membicarakan hal tersebut,” imbuhnya.

Dukungan resmi Partai Golkar hasil Munas Bali terhadap pemerintah disampaikan langsung Aburizal Bakrie (saat itu Ketua Umum Partai Golkar, kini Ketua Dewan Pembina) di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam penutupan Rapimnas.

Menurut Ical, mendukung pemerintah sesuai dengan doktrin partai yang telah berdiri selama 51 tahun terakhir. Deklarasi dukungan ini akan diparipurnakan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Nusa Dua Bali.

“Dukungan ini akan kami sahkan di Munaslub. Kenapa? Karena pada Munas di Bali, kita menyatakan berada di luar pemerintahan,” ujar Ical Minggu 15 Mei.

Usai mendeklarasikan diri, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyerahkan naskah deklarasi kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Penyerahan itu didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Sumber: METROTVNEWS