Azis Syamsuddin Pimpin Delegasi DPR RI ke Pertemuan Inter-Parliamentary Union
Jakarta – Pemerintah berencana mewajibkan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran 2021/2020. Hal ini sesuai dengan SKB 4 menteri yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Syaratnya, guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan tersebut sudah divaksin, dan PTM mendapat persetujuan dari orangtua.
Namun demikian, dengan adanya lonjakan kasus Covid-19, ada kemungkinan PTM di beberapa daerah harus ditunda sementara. Namun demikian, menurut Nadiem hal tersebut bukan berarti menganulir SKB yang telah diterbitkan. “Jadi lanjutkan saja proses SKB-nya, kalau PPKM terjadi di daerah Anda, mungkin akan berhenti PTM terbatasnya, tetapi ingat hanya untuk dua minggu tersebut,” kata dia dalam rapat kerja dengan komisi X DPR RI, Selasa (15/6).
Sehubungan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah pusat agar menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan kasus Covid-19 yang terjadi. “Pada awalnya memang saya setuju dengan akan dibukanya sekolah tatap muka terbatas di Juli 2021, dengan mempertimbangkan berbagai urgensi yang ada. Namun, mengingat perkembangan kasus Covid-19, apalagi terdapat delta variant yang menular lebih cepat, sepertinya hal tersebut kita harus pertimbangkan ulang”, ujarnya.
Hetifah mengatakan, kebijakan pembukaan sekolah tidak bisa diwajibkan di seluruh daerah secara serentak, mengingat kondisi yang berbeda-beda. “Menurut saya, kuncinya adalah kita tidak bisa membuat kebijakan yang one size fits all di negara yang luas ini. Tidak bisa dipaksakan semua wajib buka serentak, atau semua dilarang”, paparnya. Ia meminta Kemendikbudristek beserta Kemenkes, Kemendagri, dan Kemenag membuat kategorisasi dalam penentuan pembukaan sekolah. “Jadi nanti ditentukan, mana daerah yang wajib buka, mana yang opsional, mana yang tidak boleh. Kategorisasi ini tidak hanya berdasarkan zona penyebaran Covid-19, tapi juga ditambahkan bobot pertimbangan lainnya seperti letak geografis, progress vaksinasi GTK, kapasitas fasilitas kesehatan, ketersediaan sarpras, dan lain-lain yang dapat terukur”, usulnya.
Hetifah yang merupakan wakil rakyat asal Kaltim ini mengaku khawatir dengan temuan-temuan di lapangan terkait ketaatan terhadap protokol kesehatan. “Banyak daerah yang sudah menerapkan tatap muka terbatas. Tapi kenyataannya kita temukan banyak yang di sekolah kurang disiplin dalam memakai masker secara benar, maupun menjaga jarak”, ungkapnya.
Ia mengakui, keputusan ini memang merupakan hal yang dilematis. “Memang menurut evaluasi kami, pembelajaran daring itu sangat tidak efektif di banyak tempat. Opsi lain kita bisa memperkuat kualitas pembelajaran luring, dengan mekanisme guru kunjung dan belajar kelompok misalnya. Dana BOS dan APBD bisa kita arahkan untuk biaya operasional dan pelatihan guru”, jelasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesra ini mengungkapkan, jikalau PTM terbatas tetap dilaksanakan, Ia berharap opsi outdoor class bisa serius dipertimbangkan. “Banyak penelitian di luar negeri bahwa outdoor class ini bisa sangat meminimalisasi penyebaran. Kelas bisa dilakukan di halaman sekolah, kebun, taman, atau tempat-tempat terbuka lainnya”, ucapnya.
Terakhir, Hetifah menambahkan bahwa lebih baik lagi jika PTM dilakukan setelah vaksinasi untuk anak-anak dapat dilakukan. “Setidaknya untuk tingkat SMP dan SMA. Kabar terakhir, kini Sinovac bisa untuk anak-anak”, pungkasnya.