Ketua DPR Dorong Rapat Gabungan Komisi II dengan Penyelenggara Pemilu

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai pesta demokrasi 2019 berlangsung dengan sukses dan damai. Namun, kesuksesan tersebut meninggalkan duka yang mendalam bagi masyarakat, karena ada ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal. Untuk itu, ia mendorong Komisi II DPR RI menggelar rapat gabungan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Kepolisian untuk membahas penyebab meninggalnya lebih dari 500 petugas KPPS itu.

“Ini harus dicari sebab-musababnya, karena Pemilu tidak akan berhenti. Masih akan ada ratusan Pemilu yang datang. Karena itu, Pimpinan DPR meminta Komisi II melakukan rapat gabungan dengan KPU, Bawaslu, Kepolisian dan Kementerian Kesehatan untuk mencari penyebab dan solusi hal tersebut,” paparnya usai beraudiensi dengan Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP-TKP) 2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Hadir dalam audiensi tersebut antara lain Ketua Pengarah AMP-TKP Din Syamsuddin, Sekretaris AMP-TKP Ahmadi Thaha, Mara Santi Siregar, Fahmi Idris, Iwan Piliang, Siane Indriami, Amidhan, Hatta Taliwang dan Nasrullah.

Bamsoet, sapaan akrab politisi F-Golkar ini menambahkan, berkaca dari Pemilu tahun 2014 yang menelan korban 144 orang, sejatinya DPR RI maupun pemerintah telah mengantisipasi jatuhnya korban meninggal dunia dengan cara membatasi jumlah DPT di satu TPS. “Makanya, keputusan kita adalah mengurangi beban di setiap TPS dari 500 menjadi 300 orang dengan harapan dapat mengurangi tekanan petugas KPPS,” jelas Bamsoet.

Karena itu, Bamsoet mendorong pemerintah kembali melakukan penyempurnaan dalam sistem Pemilu. Selain itu, ia menilai, sistem rekrutmen petugas KPPS juga perlu diperketat dengan memperhatikan track record kesehatan calon petugas. Menurutnya, hal ini sangat penting, karena kelelahan tidak hanya menjadi faktor utama, namun ada indikasi petugas memiliki riwayat penyakit tertentu yang memperberat kondisi kesehatan petugas KPPS itu.

“Ini harus menjadi peristiwa terakhir dan tidak boleh terulang kembali pada Pemilu yang akan datang. Kita berharap tragedi di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 sudah tidak boleh lagi terjadi,” harap politisi dapil Jawa Tengah VII itu.

Sementara itu berkaitan dengan hak-hak keluarga korban, DPR RI mendorong pemerintah untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi, mulai dari santunan hingga beasiswa pendidikan bagi anak korban yang tidak mampu. “Negara juga harus memikirkan anak-anak korban untuk mendapatkan pendidikan dan jaminan kesehatan,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II Firman Soebagyo. Ia menilai meninggalnya ratusan petugas KPPS merupakan preseden terburuk selama penyelenggaraan Pemilu. Dalam rapat intern sebelumnya, disepakati Komisi II DPR RI akan melakukan kunjungan lapangan ke beberapa daerah terkait sistem perekrutan petugas KPPS. Menurutnya, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bagian dari tahapan rapat gabungan yang akan dilakukan dengan pihak terkait penyelenggara Pemilu.

“Karena pada waktu rapat sebelum Pemilu, kami sudah mewanti-wanti KPU untuk menyediakan tim medis dan asuransi bagi petugas. Ternyata beberapa hal ini belum dilakukan, karenanya ini akan menjadi bagian evaluasi untuk perbaikan Pemilu yang akan datang, sehingga penyebab kematian ini tidak terulang lagi,” tandas politisi Partai Golkar itu.

DPR