Komisi I DPR Desak Menlu Lebih Tegas pada China soal Natuna

Beberapa anggota komisi I DPR mencecar Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam Rapat Kerja (Raker) di DPR. Hal tersebut terkait perairan Natuna kerap dijadikan wilayah pencurian ikan oleh nelayan asal Tiongkok. Akhir pekan lalu muncul laporan satu nelayan China terluka dalam insiden penembakan kapal asing oleh armada TNI AL. Pihak TNI meyakini kapal itu melakukan aktivitas ilegal di Natuna.

Menlu menyatakan penangkapan kapal ikan asing di Perairan Natuna akhir pekan lalu dalam rangka penegakan hukum.

Karena pelanggaran wilayah oleh kapal asal China kerap terjadi, anggota Komisi I DPR Zainudin Amali menilai pemeritah harus lebih tegas pada China.

Di satu sisi China mengakui kedaulatan Indonesia atas Natuna. Namun belakangan peta terbaru Tiongkok menambahkan garis putus-putus yang menjangkau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI, serta terkesan membiarkan nelayan mereka mencari ikan hingga Natuna.

“Ini negara tidak berbuat baik pada kita. Mereka menyampaikan itu kapal penangkapan ikan. Padahal kita yakin itu kapal militer China. Kalau kita memberi hati pada mereka itu menunjukkan kelemahan kita,” ujar Amali dalam Raker dengan Menlu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/6).

Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa Indonesia harus memberi pernyataan bahwa China tak memiliki hak sama sekali atas wilayah tersebut. Bahkan dia mengungkapkan Indonesia tak perlu memberi hati kepada China.

“Karena ini negara beretika tidak baik pada kita,” imbuh Amali.

Retno merespon anggota DPR menyatakan bahwa China sampai sekarang tak punya hak apapun atas wilayah ZEE Natuna sesuai aturan UNCLOS. Menlu sekaligus membantah pernyataan pemerintah China bahwa penangkapal kapal nelayan mereka akhir pekan lalu terjadi di wilayah abu-abu.

“Berdasarkan UNCLOS RI hanya memiliki tumpang-tindih ZEE dengan Vietnam dan Malaysia,” kata Retno.

Secara terpisah, Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mempertanyakan sikap tegas pemerintah mengenai kasus kapal berbendera Cina yang berulangkali memasuki perairan Natuna.

Dave berujar bahwa China Cina berupaya memecah belah atau memperlemah ASEAN. Dia pun menanyakan apakah perlu hubungan kerjasama Indonesia dengan Cina dicabut agar negeri Tirai Bambu itu mengakui kedaulatan Indonesia.

Sedangkan Anggota Komisi I DPR Sukamta mengingatkan bahwa diplomasi dapat dijadikan garda terdepan hingga ke konflik yang lebih keras. “Seyogyanya (Kemlu) membuat desk khusus untuk concern di persoalan laut Cina selatan,” ungkap Sukamta.

Merdeka