Breaking News :

Komisi III DPR Apresiasi Kinerja Kajati Provinsi NTB

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bisa mengamankan kerugian negara, jumlahnya kurang lebih mencapai Rp150 miliar. Padahal kondisi Kajati NTB untuk anggaran penyelidikan dan penyidikan mengalami kekurangan dana, tapi tetap bisa menyelesaikan kasus yang masuk di Kejaksaan Tinggi.

“Walaupun sudah memiliki kinerja yang bagus, kita tetap ingin Kajati NTB terus meningkatkan kinerjanya walaupun ada kekurangan-kekurangan terkait anggaran penyelidikan dan penyidikan. Ini masukan buat Komisi III DPR dimana Kajati NTB tidak memiliki dana yang cukup tetapi bisa menyelesaikan kasus, perlu dievaluasi untuk anggaran penyelidikan dan penyidikannya” ujar Adies saat memimpin Rapat Kerja dengan Kajati NTB di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (20/7/2022).

Selain itu, kata Politisi F-Golkar ini, Kajati NTB juga menyampaikan aspirasinya terkait pengadaan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Pasalnya, di Provinsi NTB ini masih jarang dan jaraknya cukup jauh, adanya di kota Mataram. “Terkait hal ini nanti kita carikan solusi dipusat perihal pengadaan pengadilan Tipikor ini. Mengingat kinerja Kajati NTB disini sudah cukup baik,” pungkas Adies.

Legislator Dapil Jatim I ini juga memberikan apresiasi Kajati NTB yang telah membuat tempat rehabilitasi yang cukup bagus dan representatif. Ini adalah langkah yang bagus dari aparat penegak hukum dalam rangka mengurangi kelebihan kapasitas lapas, dimana hampir 70 persennya lapas di Indonesia diisi Napi Narkoba.

“Memang Jaksa Agung kita ini sangat luar biasa, banyak inovasi seperti pembangunan Rumah Restorative Justice dan penyelesaian kasus-kasus kakap yang dikerjakan oleh Jaksa Agung, mudah-mudahan semangat ini bisa sampai ke daerah-daerah untuk menyelesaiakan kasus-kasus besar yang merugikan negara kita,” tutup Adies.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Puteri Komarudin Usul DPR Punya Youth Kuota, Harap Didukung Fraksi-Pemerintah

Read Next

Dave Laksono Usul Pemerintah Bentuk Markas Militer Permanen di Papua