Komisi III DPR RI Tekankan Pengawalan Program Pemerintahan Baru

Jakarta – Komisi III DPR RI pada hari Rabu (4/9/2024) menyetujui pagu anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2025. Keputusan ini diambil setelah dilakukan rapat kerja dengan kedua lembaga tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, memimpin rapat kerja membahas anggaran kedua lembaga tersebut untuk tahun 2025.

Dalam rapat tersebut, Adies Kadir menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Menkumham dan Jaksa Agung. “Kebanyakan menyampaikan apresiasi kepada Pak Jaksa Agung dan juga kepada Menkumham,” ujar Adies Kadir.

Ia juga menekankan sejumlah masukan penting dari anggota Komisi III terkait berbagai isu seperti pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), pemulihan dan pengembalian aset negara, serta perlunya penguatan program-program hukum di desa.

“Beberapa saran masukan dan harapan dari Komisi III antara lain memperhatikan masalah keperkemasan, pemulihan serta pengeliharaan dan pengembalian aset, serta program desa-desa sadar hukum yang harus diteruskan,” lanjut Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya memperbaiki fasilitas dan kantor para jaksa di daerah, khususnya di wilayah terpencil, serta penguatan intelijen hukum untuk penyelamatan sumber daya alam.

Dalam rapat tersebut, berbagai masukan dan harapan disampaikan oleh anggota dewan terkait pelaksanaan program-program kerja kedua lembaga tersebut. Salah satu sorotan penting adalah mengenai pengawalan program-program pemerintahan baru yang telah dicanangkan.

Rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kemenkumham dan Kejaksaan Agung telah menghasilkan kesepakatan terkait pagu anggaran tahun 2025. Anggota dewan berharap kedua lembaga tersebut dapat menjalankan program-programnya dengan baik dan efektif, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa.