Breaking News :

Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Tolak Vaksin Hibah Yang Masa Kedaluwarsanya Pendek

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong agar pemerintah mulai menolak menerima vaksin hibah secara otomatis seperti dulu ketika awal-awal distribusi vaksin, hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir vaksin yang masa kedaluwarsanya hanya sedikit.

“Makanya kami mendorong pemerintah mulai menolak menerima vaksin hibah secara otomatis seperti dahulu. Sekarang ini kan kita masih menerima dengan pengetatan tertentu baik masa kedaluwarsa maupun berbagai persyaratan lainnya,” di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (02/09/2022).

“Sehingga apabila masa kedaluwarsa waktunya pendek kita jangan sampai menerima vaksin tersebut, hanya akan membuat kita kerepotan ketika penggunaan maupun ketikan pemusnahan. Kita juga sudah meminta pemerintah untuk membuat semacam SOP ubtuk pemusnahan vaksin yang kedaluwarsa ini,” ungkapnya.

Merujuk pada data, setidaknya terdapat 40,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang teridentifikasi kedaluwarsa dan rencanannya vaksin ini akan dipisahkan dengan vaksin lainnya dan akan dimusnahkan.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono, dalam rapat dengan Komisi IX DPR beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa pemisahan vaksin yang kedaluwarsa dilakukan agar tidak tercampur dengan vaksin yang masih bisa digunakan. “Vaksin yang expired tidak lagi dicampur dengan vaksin yang masih tidak expired, artinya sudah dikeluarkan dari coolbox-nya, dari tempat penyimpanannya,” ujarnya.

Komisi IX Apresiasi Keberhasilan Vaksinasi di Yogyakarta

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena sampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah berjalan sangat baik. Baik itu vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin booster pertama dan menuju vaksin booster kedua saat ini, jika dibandingkan dengan pencapaian vaksinasi secara nasional, angka pencapaian vaksinasi di DIY sudah melebihi nasional.

“Kerjasama dari semua pihak khususnya dari kalangan masyarakat dari berbagai latar belakang berjalan dengan baik sehingga capaian vaksinasi di DIY menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia dibawah DKI Jakarta dan Bali. Ini membuktikan bahwa kerja sama antar semua pihak bisa mempercepat agenda vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah,” ungkap Melkiades, di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (02/09/2022).

Lebih lanjut, Melkiades sampaikan bahwa, pengalaman DIY dalam pelaksanaan vaksinasi bisa dipelajari dan diadopsi untuk daerah lain sesuai dengan kondisi lokalnya masing-masing. “Yang terpenting adalah kerja sama dari semua pihak, saya rasa ini bisa dilakukan dan ini juga bisa diterapkan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan vaksin booster,” ungkapnya.

Merujuk pada data yang disajdikan Pemprov DIY, bahwa capaian vaksinasi di DIY dari total sasaran 3,1 juta lebih penduduk, telah tercapai 107,47% untuk dosis satu dan 99,71% untuk dosis kedua. Sementara untuk vaksinasi booster satu baru tercapai 40,93%. Sedangkan untuk vaksin booster dua khusus untuk tenaga kesehatan tercapai 62,29% dari jumlah keseluruhan tenaga kesehatan yang ada di DIY.

Dalam kesempatan yangs sama, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mewakili Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan bahwa dalam melaksanakan program vaksinasi, DIY menggunakan masyarakat sebagai subjeknya, yakni peran serta masyarakat menjadi yang utama demi kelancaran program vaksinasi di DIY.

“Pemda DIY berikut segenap jajarannya hingga tingkat kabupaten/kota, beserta para pemangku kepentingan, termasuk berkolaborasi dengan kepolisian serta Poltek Kesehatan terus melakukan kegiatan vaksinasi dosis ketiga di tengah masyarakat, bahkan hingga lingkungan terkecil seperti pasar tradisional, tempat kerja, sekolah, hingga organisasi keagamaan”, ujarnya.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Komisi I DPR RI Apresiasi Tindakan Menlu Selamatkan 241 WNI Korban Lowongan Kerja Palsu di Kamboja

Read Next

Legislator Dukung Pembangunan Rutan Khusus LPSK