Komisi VIII Pantau Bantuan Penanggulangan Bencana di Provinsi Maluku

Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pengawasan berbagai bantuan yang dialokasikan Pemerintah Pusat untuk penanggulangan bencana di Provinsi Maluku.

“Komisi VIII ingin memastikan bantuan yang diberikan, baik dalam bentuk tanggap darurat, kesiapsiagaan atau pun rehabilitasi kondisi sudah tepat sasaran atau tidak,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII Deding Ishak (F-PG) kepada pers usai pertemuan antara Tim Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Sekda Maluku, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se- Provinsi Maluku, dan Balai Wilayah Sungai (BWS), di kantor Gubernur Provinsi Maluku, Senin (23/5’2016).

Politisi dari Partai Golkar ini juga menyebutkan adanya bantuan dana selama tahun 2016 yang berjumlah Rp 25 Miliar yang diberikan. Bukan hanya itu saja, sambungnya, Komisi VIII juga ingin melihat bagaimana kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka penanggulangan bencana di Maluku, karena bencana merupakan bagian integral dari suatu proses pembangunan.

Politisi asal Dapil Jawa Barat III ini mengatakan, hasil pertemuan dan pengawasan yang dilakukan akan dibicarakan di Pusat untuk memastikan jangan sampai ada regulasi-regulasi atau pun peraturan menteri yang menghambat penanggulangan bencana ini. Ia memberi contoh, jika ada kejadian darurat itu untuk proses bantuan saja bisa memakan waktu 3-6 bulan untuk penanggulangan, padahal masyarakat sangat membutuhkan. “Itu yang harus diperbaiki nantinya,” tegasnya.

Lebih jauh Deding menjelaskan berkaitan dengan program desa tangguh dan sekolah aman penanggulangan bencana, perlu juga dibantu dengan anggaran yang akan dibicarakan di Pusat. Ia berharap agar dukungan anggaran juga bisa bersinergi dengan anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Di tempat yang sama, Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir mengatakan Maluku dengan ciri kepulauan sudah tentu rawan akan bencana. “Pulau Seram dan Pulau Buru merupakan dua daerah yang paling sering terjadi bencana,” jelasnya.

Profil di Maluku yang rawan bencana inilah yang perlu penanganan secara khusus, apalagi di Maluku banyak pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau.

Hamin berharap kehadiran Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Maluku ini bisa menanggapi bencana-bencana yang terjadi di Maluku secara serius.

Masih ditempat yang sama, Kepala BPBD Maluku, Farida Salampessy mengatakan, bahwa dana bantuan sebesar Rp 25 Miliar yang diberikan telah digunakan setiap kali ada bencana.

Selain itu, lanjut Farida, pihaknya juga perlu dukungan moril untuk membangun desa kampung bencana. “Program ini adalah program primadona, kami baru dapat 3 kabupaten dimana masing-masing kabupaten ada 2 desa. Ke depan kami berharap kedatangan Komisi VIII DPR RI bisa menambah anggaran lagi,” ia mengharapkan.