Azis Syamsuddin Pimpin Delegasi DPR RI ke Pertemuan Inter-Parliamentary Union
Komisi X DPR RI memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem online dan zonasi yang bermasalah di Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, pihaknya juga untuk menjaring masukan terkait pelaksanaan PPDB sistem online dan zonasi.
“Banyak masukan yang disampaikan mengenai kekurangan PPDB sistem zonasi dan online. Masukan itu nanti akan dibahas dan disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya pelaksanaan PPDB ke depan lebih baik,” ujar Hetifah usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan jajaran terkait di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Kamis (27/6/2019).
Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima pada pertemuan ini, terungkap bahwa pelaksanaan PPDB di Jatim ada beberapa permasalahan, diantaranya tentang persentase berdasarkan zonasi, zonasi prestasi, infrastruktur yang belum merata di daerah zonasi, dan zonasi yang berada di daerah irisan atau perbatasan.
Lebih lanjut Hetifah mengatakan, keluhan itu hadir dari masyarakat, sekolah dan Pemda. Misalnya ada sekolah yang kekurangan murid, sementara ada sekolah yang kelebihan murid. Murid juga ada yang merasa dirugikan karena tidak bisa masuk sekolah yang diinginkan, padahal memiliki banyak prestasi.
“Pelaksanaan sistem zonasi dan online ini akan dievaluasi, supaya tidak ada permasalahan dan ke depan sistem zonasi ini lebih baik. Masukan ini akan kami sampaikan pada rapat Komisi bersama Kemendikbud guna penyempurnaan PPDB ke depan,” komitmen legislator dapil Kalimantan Timur itu.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Hudiyono mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB sistem online dan zonasi ini. Misalnya mengenai nilai ijazah supaya menjadi pertimbangan, dan tidak hanya prestasi kejuaraan saja yang digunakan untuk penilaian.
“Hal ini supaya siswa tetap semangat belajar meraih nilai yang tinggi. Kami berharap pertemuan dengan Anggota Komisi X DPR RI ini dapat memberikan solusi dari permasalah PPDB sistem online dan zonasi ini,” harap Hudiyono.
DPR