Momen Lucu saat Sri Mulyani dan DPR Tak Tahu Ada BUMN Bernama PT PANN - Fraksi Golkar

Breaking News :

Momen Lucu saat Sri Mulyani dan DPR Tak Tahu Ada BUMN Bernama PT PANN

Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi XI di Gedung DPR RI Jakarta. Adapun agenda rapat kali ini membahas mengenai evaluasi Penyertaan Modal Negara (PMN) 2020.

Terjadi momen lucu ketika Sri Mulyani memulai membacakan laporan terkait alokasi bantuan pendanaan PMN 2020. Saat merincikan perusahaan-perusahaan BUMN yang mendapatkan suntikan modal, tiba-tiba salah satu anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Misbakhun memotong penjelasan Sri Mulyani.

Hal itu dilakukan Misbakhun, lantaran ada salah satu perseroan yang menerima PMN 2020 terdengar asing bagi dia. BUMN tersebut adalah PT PANN (Persero).

“Saya interupsi, saya ingin tahu PT PANN ini apa Bu? Saya baru denger ini persero PT PANN,” ujar Misbakhun memotong penjelasan Sri Mulyani, di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Mendengar pernyatan tersebut, Sri Mulyani pun juga mengaku baru mendengar dan mengetahui adanya BUMN tersebut. Namun, Bendahara Negara itu mencoba menjelaskan mengenai latar belakang dari PT PANN itu.

“PT PANN ini Pengembangan Armanda Niaga Nasional. Saya juga baru dengar sih Pak. Saya juga belum pernah denger ini PT ini,” ujar Sri Mulyani.

Meski tak populer ternyata BUMN tersebut sudah cukup lama berdiri, yaitu sejak tahun 1974. Perseroan tersebut memiliki usaha telekomunikasi navigasi maritim dan jasa pelayaran untuk usaha jasa sektor amritim seperti membuat facial moniroting system, monitoring kapal, estimasi keberangkatan dan kedatagan kapal, informasi cuaca, kondisi cuaca, long range identification dan tracking national data center.

Dikutip dari laman resminya, PT PANN didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan di bidang Pengembangan Armada Komersial Nasional.

Pendirian PT PANN (Persero) juga menjadi mandat Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita II. Dokumen Repelita II menyatakan, pemerintah membentuk sebuah badan yang bertanggung jawab untuk membiayai dan mengembangkan armada komersial nasional.

Liputan6

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Dito Ganinduto Minta Sanksi OJK Utamakan Pembinaan MI dan Lindungi Nasabah

Read Next

Presiden Jokowi akan Buka Munas Partai Golkar Malam ini