Pembahasan P2APBN 2019 Tak Boleh Kehilangan Arti Penting - Fraksi Golkar

Breaking News :

Pembahasan P2APBN 2019 Tak Boleh Kehilangan Arti Penting

Fraksi Partai Golkar DPR RI mengingatkan agar pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 tak boleh kehilangan arti pentingnya di tengah kesibukan Pemerintah yang tengah berjuang dalam meningkatkan penyerapan anggaran di APBN 2020 dan membahasan RAPBN 2021. Karena diketahui, pembahasan RUU P2APBN 2019 kali ini bertepatan dengan merebaknya pandemi Covid-19 yang berdampak pada tekanan di banyak sektor dan akan banyak mengubah tatanan kehidupan masyarakat.

“Meski dihimpit oleh dua agenda yang amat penting tersebut, yaitu APBN 2020 dan RAPBN 2020, pembahasan RUU P2 APBN 2019 tidak boleh kehilangan arti pentingnya. Sebagai tahun anggaran terakhir yang tak terkait dengan pandemi Covid-19, APBN 2019 dapat menjadi benchmark rujukan serta acuan dalam penentuan target dan perumusan kebijakan pada tahun tahun anggaran berikutnya,” ujar Juru Bicara Fraksi Golkar DPR RI Dewi Asmara saat membacakan pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap RUU P2APBN 2019 pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2020).

Dewi juga menyampaikan bahwa DPR RI dan Pemerintah mampu membuat terobosan yang luar biasa ditengah melawan pandemi Covid-19 ini. “Pemerintah bersama DPR RI dituntut untuk melakukan terobosan-terobosan yang tidak biasa dalam merespon kondisi darurat yang berdampak multidimensi. Ini juga melatarbelakangi diundangkannya UU Nomor 2 Tahun 2020 yang memungkinkan dilakukannya langkah-langkah extraordinary dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional,” jelas Dewi.

Anggota Komisi IX DPR RI itu melanjutkan, pada momen yang penuh ketidakpastian ini, Pemerintah telah masuk dalam babak yang menentukan. Karena pengelolaan keuangan negara dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan serta kenormalan baru. “Perlu dilakukannya reformasi penganggaran, reformasi pendapatan negara, reformasi perlindungan sosial dan subsidi serta informasi di sektor-sektor lainnya,” imbuh Dewi.

Selain itu, masih kata Dewi, Pemerintah dituntut juga melahirkan kebijakan yang mendorong transformasi ekonomi nasional guna menghadapi kompetisi di tingkat regional dan global yang semakin ketat. Fraksi Partai Golkar pun berharap pembahasan RUU P2APBN 2019 dapat berjalan dengan baik dan komprehensif. Selanjutnya DPR pun akan kembali melakukan Rapat Paripurna pada 25 Agustus juga mendengarkan pandangan Pemerintah atas tanggapan fraksi-Fraksi terhadap RUU P2APBN 2019.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Hetifah Harap Perayaan 17an Tetap Bermakna Meski dalam Pandemi

Read Next

Hetifah Sjaifudian Dorong Pengembangan Wisata di Wilayah Pesisir Berau