Breaking News :

Pembangunan Ibu kota Baru Tidak Bisa Jalan Tanpa Undang-Undang

Jakarta – Ketua Fraksi Golkar di DPR RI, Melchias Marcus Mekeng meyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa membangun ibu kota baru tanpa adanya undangan-undang mengenai pemindahan ibu kota. Hal itu, kata Marcus, karena pengucuran anggaran terikat dengan perundang-undangan.

“Nggak bisa main anggarkan tanpa ada undangan-undang. Kalau nggak nanti penggunaannya kan menyalahkan undangan-undang,” kata Marcus saat ditemui di Nusantara II, Komplek Gedung DLR RI, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2019).

Menurut Marcus, penggodokan undangan-undang tak akan memakan waktu yang lama. Asalkan sebagian besar pihak di DPR menyetujui hal itu. “Kalau proses pembangunan lima tahun juga udah jadi. Selam dijalankan dengan benar dan anggarannya dipersiapkan,” ujar Marcus.

Marcus juga menilai kemungkinan bisa saja ada campur tangan swasta dalam pembangunan ibu kota baru. Namun, lanjutnya jika pemerintah bisa dan dirasakan anggarannya cukup, maka pemerintah sendiri pun bisa.

Akan tetapi, jika pemerintah tak cukup dana, kata Marcus, swasta bisa membangun ibu kota baru itu dengan skema sewa. Yaitu pemerintah menyewa gedung yang dibangun swasta tersebut, dan pemerintah menganggarkan dana sewanya dalam anggaran.

“Pemerintah menyewa dulu. Tanahnya tetap kita punya. Setelah 30 tahun bangunannya dimiliki pemerintah,” paparnya.

 

Liputan6

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Ketua Komisi XI DPR RI Minta Anggaran Untuk Pemindahan Ibu Kota Dipecah

Read Next

DPR Pertanyakan Dasar Usulan Kenaikan Tarif BPJS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *