Perkuat Partisipasi Politik Perempuan dalam Pilkada

Jakarta: Peringatan Hari Kartini bisa dijadikan momentum untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Salah satunya dengan Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada agar pro perempuan.

“Ini bisa terlihat dari hasil Pilkada serentak 2015, di mana jumlah calon kepala dan wakil kepala daerah perempuan masih jauh dari harapan,” kata anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian di Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Menurut Hetifah, jumlah keterwakilan perempuan pada Pilkada serentak 2015 menjadi perhatian aktivis perempuan yang konsen di bidang politik. Karenanya, diperlukan upaya agar pada Pilkada 2017 muncul pemimpin daerah dari kaum perempuan.

“Revisi UU Pilkada 2015 dinilai belum memihak kepentingan perempuan,” ujarnya.

Hetifah berharap, dalam Revisi UU Pilkada yang sedang berjalan, partai politik mendorong kader perempuan terbaiknya untuk tampil sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah. Selain itu, inisiatif perempuan untuk maju dan dorongan dari keluarga menjadi hal yang paling penting.

“Melalui peringatan Hari Kartini, kami mendorong aktivis perempuan untuk tak henti bergerak dan turut serta membantu lahirnya pemimpin perempuan di Pilkada 2017,” katanya.

Hal itu, lanjut Hetifah, bertujuan agar isu dan persoalan seputar perempuan, seperti ibu, anak, dan kesehatan, menjadi perhatian dan lebih fokus penyelesaiannya.

Anggota Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Pilkada itu menjelaskan, rendahnya partisipasi perempuan pada Pilkada dapat dilihat dari banyak data, di antaranya data yang dirilis Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang menunjukkan dari 269 daerah Pilkada, hanya memunculkan 46 perempuan yang terpilih.

Jumlah tersebut terdiri dari 24 kepala daerah, dan 22 wakil kepala daerah, di antaranya Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani, dan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

“Yang paling unik untuk diketahui, bahwa Pilkada serentak lalu menghasilkan daerah yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati perempuan, yaitu Kabupaten Klaten,” ujar Hetifah.

Politikus Partai Golkar ini memaparkan, keterpilihan perempuan di Pilkada serentak lalu bukan murni semata-mata karena kapasitas yang bersangkutan sebagai seorang pemimpin. Menurutnya, keterpilihan perempuan dalam Pilkda seperti dipetakan oleh Perludem karena tiga faktor, pertama, keterpilihan perempuan karena etos kerja yang prima seperti Tri Risma Harini.

“Kedua, keterpilihan perempuan karena faktor kekerabatan seperti Asmin Laura. Ketiga, keterpilihan perempuan karena kontroversial seperti Airin Rahmi Diani,” jelasnya.

Sumber: METROTVNEWS