Polemik Impor Beras, DPR Minta Mendag dan Bulog Satu Suara

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera menyelesaikan persoalan impor beras yang telah menuai polemik di publik.

Menurutnya, sebagai lembaga pemerintah, Bulog dan Kemendag harus bisa meredam perbedaan pendapat yang diungkap ke tengah masyarakat.

“Kami menyayangkan kalau di internal pemerintah sendiri terjadi beda pendapat yang terbuka. Lebih arif kalau diselesaikan di dalam kamar tertutup, buka-bukaan data kemudian keluar bersikap satu suara,” kata Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/9).

Bambang lantas membandingkannya dengan kondisi di DPR yang memiliki 10 fraksi dan 560 anggota. Namun, dia mengklaim gesekan dan perbedaan pendapat diupayakan tidak menimbulkan suasana gaduh.

“Kami tetap menjaga suasana yang kondusif, jadi kalau di DPR kondusif ya harusnya di pemerintah lebih kondusif lagi,” ujarnya.

Panggil Bulog dan Kemendag

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menilai polemik impor beras antara Bulog dengan Kemendag bukan kali pertama terjadi. Konflik kedua instansi dinilai seringkali menimbulkan kecurigaan negatif publik atas kebijakan impor beras.

Viva menilai polemik tersebut muncul lantaran pemerintah belum dapat mengendalikan kebijakan pangan. Akibatnya konflik antar instansi terjadi.

Atas dasar itu, kata Viva, DPR akan melakukan rapat gabungan untuk memanggil Bulog, Kemendag dan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Pimpinan Komisi IV DPR sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan Komisi VI DPR dan pimpinan DPR dalam rangka persiapan untuk melaksanakan Rapat Komisi gabungan Komisi IV dan Komisi VI DPR dalam beberapa pekan ke depan,” kata Viva dalam keterangannya.

Salah satu tujuan rapat gabungan, kata Viva, akan meminta data produksi beras, kebutuhan konsumsi pangan, dan jumlah penyerapan gabah dan beras petani lokal untuk menghentikan polemik kebijakan impor beras.

Sebelumnya, Budi Waseso menilai pemerintah lewat Kementerian Perdagangan tak perlu lagi mengimpor beras di paruh kedua tahun ini dengan alasan ketersediaan pasokan beras di gudang Bulog masih sekitar 2,4 juta ton.

Selain itu, Buwas menganggap impor beras tak perlu dilakukan lantaran Bulog tak memiliki tempat lagi untuk menampung pasokan beras dari impor.

“Perintah kemarin dari Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perdagangan bahwa kami harus impor 1 juta ton, tapi kami mau taruh di mana beras itu? Kecuali Menteri Perdagangan menyiapkan gudang atau kantornya beliau mau dipakai jadi gudang beras, itu baru saya akan impor,” kata Budi kemarin.

CNNIndonesia