Polemik UU Omnibus Law, Misbakhun: Pemerintah Takkan Sengsarakan Rakyat - Fraksi Golkar DPR RI

Breaking News :

Polemik UU Omnibus Law, Misbakhun: Pemerintah Takkan Sengsarakan Rakyat

PASURUAN – Anggota Fraksi Golkar DPR-RI, Mukhammad Misbhakun menyatakan, pemerintah RI tidak ada menyengsarakan rakyat atas pemberlakuan UU Omnibus Law. Pemerintah bahkan menjamin kemudahan masyarakat dalam menjalankan usaha dari skala UMKM hingga kalangan investor kakap.

Masih berlangsungnya unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law di berbagai daerah, disebutnya merupakan bagian dari dinamika dan proses demokrasi. Bahwa penyampaian pendapat dimuka umum merupakan hak masyarakat yang dijamin konstitusi.

“Penolakan UU Omnibus Law oleh serikat buruh, mahasiswa dan partai politik adalah dinamika dan proses demokrasi. Tetapi yang menyetujui dan mendukung UU Omnibus Law juga lebih banyak. Karena pemerintah memberikan jaminan dan tidak akan menyengsarakan rakyat,” kata Misbhakun dalam sosialisasi UU Omnibus Law kepada jurnalis di Pasuruan.

Menurut anggota DPR-RI Dapil Pasuruan-Probolinggo, UU Omnibus Law yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2021 ini tidak melulu mengatur tentang Ketenagakerjaan, namun juga mengatur 10 cluster lain yang memberikan kemudahan berusaha dari kalangan UMKM hingga investor besar.

“Tumpang tindihnya aturan dari tingkat daerah hingga pusat menjadi salah satu kendala yang telah dihapuskan. Ini menjadi peluang dan percepatan bagi investor menanamkan modalnya di Indonesia,” kata Misbhakun.

Ia menyontohkan, persoalan perizinan investasi yang selama ini berbelit dan tidak sinkron dari daerah hingga pusat, telah disederhanakan dan dimudahkan. Sehingga ada jaminan kepastian masuknya investasi dan terbukanya lapangan pekerjaan baru.

Demikian halnya dari sektor UMKM yang juga diberikan kemudahan berusaha. Usaha mikro yang kesulitan mendapatkan legalitas usaha dipermudah dan diberikan bantuan permodalan.

“UMKM diberikan berbagai kemudahan, status usaha cukup didaftarkan dan tidak memerlukan perizinan lainnya. UMKM juga difasilitasi mendapatkan sertifikasi Halal yang biayanya ditanggung pemerintah. Ini akan semakin mendorong tumbuhnya sektor UMKM,” katanya.

Dijelaskan, UU Omnibus Law yang terdiri dari 11 cluster tersebut antara lain menyangkut Penyederhanaan Perizinan, Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM. Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah dan Kawasan Ekonomi Khusus.

“UU Omnibus Law ini adalah upaya percepatan pemerintah membangkitkan perekonomian negara ditengah pandemi Covid-19,” tandas Misbhakun.

Nusadaily

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Arsyadjuliandi Rachman Bantu Beasiswa untuk 104 Mahasiswa Universitas Tuanku Tambusai

Read Next

DPR Tekankan Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pariwisata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *