Breaking News :

Program Hilirisasi Industri Harus Dilanjutkan Meskipun Indonesia Kalah Lawan Uni Eropa

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendorong agar program hilirisasi industri di tanah air tetap dilanjutkan. Meskipun dinyatakan kalah melawan Uni Eropa (UE) atas gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

“Kita tidak boleh takut menghadapi gugatan di WTO. Walaupun kita kalah dalam gugatan pertama. Kita kan sedang berupaya banding. Nah, banding ini kan sedang proses,” ungkap Mukhtarudin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap ketegasan dan keberanian Presiden Jokowi yang selalu serukan lawan gugatan Eropa di WTO. Hal tersebut mestinya juga diteruskan oleh Presiden selanjutnya, siapapun presiden hasil pemilu 2024 mendatang.

Apalagi lanjut Mukhtarudin hilirisasi dari mineral adalah amanat Undang-Undang (UU) Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang jadi mutlak harus diperjuangkan, baik oleh pemerintah maupun legislatif. “Saya kira dengan melakukan hilirisasi di dalam negeri terhadap mineral nikel, maka dipastikan akan memberikan nilai tambah yang besar dan berkontribusi besar bagi perekonomian nasional,” tambahnya.

Menurutnya, saling menggugat menjadi hal yang wajar. Seperti sebelumnya, Indonesia juga sempat melakukan gugatan yang disampaikan kepada WTO terhadap Uni Eropa terkait diskriminasi sawit beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, Ia berharap agar pemerintah tetap melanjutkan program hilirisasi di sektor pertambangan tanah air, walaupun di tengah ancaman Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Intinya kita tentunya tidak boleh menyerah. Strategi hilirisasi pertambangan yang diantaranya dengan pembangunan banyak smelter untuk ragam jenis bahan tambang di dalam negeri harus tetap dilanjutkan, dibarengi dengan kelincahan diplomasi perdagangan Internasional Indonesia di sisi lainnya,” tegasnya.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

M. Nur Purnamasidi Sarankan Permasalahan Guru PPPK Diambil Alih Pemerintah Pusat

Read Next

Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPID Sumut Perlu Kawal Informasi Pemilu 2024 yang Baik dan Netral