Satya Widya Yudha Tidak Sepakat dengan Desakan Gubernur Papua

Gubernur Papua, Lukas Enembe mendesak agar pasukan TNI segera mundur dari operasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Pasalnya masyarakat setempat dalam waktu dekat akan merayakan natal.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Widya Yudha mengaku tidak sepakat dengan seruan Lukas. Menurutnya, TNI harus menyelesaikan kasus ini hingga tuntas agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban.

“Sebaiknya TNI di Papua hingga tuntas,” ujar Satya saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (22/12)

Menurut Satya, TNI memiliki kewajiban menjaga keamanan NKRI. Sehingga operasi di Papua merupakan implementasi dari tanggung jawab itu. Arti kata bahwa penarikan pasukan TNI bukanlah solusi dari kejahatan yang terjadi di tanah mutiara hitam.

“Negara hadir di saat ada sekelompok masyarakat yang melakukan tindakan radikal dan bahkan separatisme,” imbuhnya.

Lebih lanjut politikus Partai Golkar itu menjelaskan bahwa TNI di bawah komando langsung Presiden. Sehingga jika ada usulan dari Gubernur Papua, sebaiknya disampaikan langsung.

“TNI bertanggung jawab terhadap keamanan seluruh NKRI dan bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur hendaknya meminta ke Presiden apabila pertimbangannya dikabulkan,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Menurutnya, permintaan itu juga telah mendapat restu dari pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, Pemkab dan masyarakat Nduga.

Lukas berpendapat, kehadiran personel TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat, sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga.

“Masyarakat mau merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana,” tegasnya usai mengkuti rapat Paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Kota Jayapura, Kamis (20/12).

Jawapos