Azis Syamsuddin Pimpin Delegasi DPR RI ke Pertemuan Inter-Parliamentary Union
Jakarta – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah melakukan kajian mendalam terkait rencana pemindahan ibu kota RI ke luar Pulau Jawa. Ia mengatakan banyak aspek yang harus dipersiapkan agar sebuah lokasi layak menjadi ibu kota.
“Mendorong pemerintah untuk melakukan studi kelayakan ibu kota secara mendalam, terutama dari sisi infrastruktur yang mendukung wilayah tersebut menjadi ibu kota, seperti bangunan perkantoran, bandara, transportasi, maupun SDM, sehingga pemindahan ibu kota dapat terlaksana sesuai tahapan yang telah direncanakan,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Selasa (30/4/2019).
Selain soal persiapan fisik dan SDM, Bamsoet juga mengingatkan terkait biaya yang harus digelontorkan negara. Menurutnya, pemindahan ibu kota akan menelan anggaran sangat besar.
“Mendorong pemerintah untuk mempersiapkan anggaran secara matang dan terencana dengan baik, mengingat anggaran yang akan digunakan untuk pemindahan ibu kota sangat besar,” ujar Bamsoet.
Selain itu, dia mengingatkan pemerintah tetap menjaga koordinasi antar kementerian dan lembaga. Bamsoet tidak ingin pemindahan ibu kota justru menimbulkan masalah lain.
“Mendorong pemerintah untuk dapat memastikan komunikasi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga tetap efektif dan terkoordinasi dengan baik sehingga kegiatan pemerintahan tetap dapat berjalan dengan baik, mengingat pemindahan ibu kota bersifat jangka panjang,” tutur politikus Golkar itu.
Terkait keputusan pemindahan ibu kota RI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana ini nantinya akan dikonsultasikan ke DPR selaku lembaga legislatif. Saat ini, sudah ada 3 kandidat lokasi ibu kota baru.
“Kita konsultasi ke DPR, tokoh formal, politik, tokoh masyarakat, karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita dalam membangun suatu ibu kota pemerintahan yang representatif ke depan,” kata Jokowi di PT KMK Global Sports I, Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4).
“Nanti semua, baik kajian hukum, kajian sosial, politik, semuanya kalau sudah matang nanti diputuskan, tapi ini tetap harus dikonsultasikan ke DPR,” imbuhnya.
Detik