Azis Syamsuddin Pimpin Delegasi DPR RI ke Pertemuan Inter-Parliamentary Union
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menamai kepengurusannya dengan sebutan akselerasi kerja. Nama akselerasi kerja diambil berangkat dari kondisi kepengurusan yang bakal menghadapi banyak agenda politik beruntun.
“Periode kepengurusan kali ini waktunya cukup pendek. Sementara itu, agenda sudah ada di depan kita,” kata Novanto saat memberikan sambutan dalam acara pengumuman Dewan Pengurus Pusat (DPP) pada Senin, 30 Mei 2016 di kantor Partai Golkar.
Novanto memaparkan, sejumlah agenda politik yang harus mereka persiapkan antara lain, Pilkada 2017, 2018, hingga Pemilu 2019. Di mana, Pileg dan Pilpres 2019 akan diadakan serentak.
“Menghadapi semua itu, diperlukan percepatan dalam konsolidasi dan pembinaan keanggotaan. Oleh karena itu, saya akan berikan nama sebagai kepengurusan akselerasi kerja,” ujar Novanto.
Novanto memberikan arahan tujuh prinsip dasar dalam akselerasi kerja. Menurut Novanto, itu semua demi mewujudkan kejayaan Partai Golkar dengan bertransformasi sebagai partai modern. Periode kali ini akan mempertajam visi kesejahteraan hingga periode 2045.
Pertama, prinsip rekonsiliasi menjadi dasar tujuan. Semangat prinsip menjadi pertimbangan pertama DPP Golkar 2016-2019. Kedua, visi negara kesejahteraan harus tercermin, khususnya dalam DPP Golkar.
Ketiga, modernisasi partai merupakan tuntutan untuk memajukan partai. Oleh karena itu, harus terstruktur kepengurusan Partai Golkar. Keempat, ini cerminan Indonesia. Harus cerminan kebhinekaan, baik dalam dasar agama, suku, daerah, dan etnik. Semua proporsional dan sesuai aturan organisasi
Kelima, regenerasi. Golkar sepakat memberi kesempatan lebih besar kepada kader muda di DPP. Keenam, keterwakilan perempuan mencapai 30 persen. Sesuai UU Parpol, keterwakilan perempuan 30 persen. Ini jadi pertimbangan penting.
Ketujuh, right man on the right place. Pengurus disusun berdasarkan latar belakang dan pengalaman yang dimiliki, sehingga kepengurusan ini bisa langsung gerak cepat.
Sumber: VIVA