Breaking News :

Tarif Tebusan Tax Amnesty Dinilai Terlalu Kecil

Sg1dyJiFtq

Jakarta: Ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau Tax Amnesty dapat diselesaikan akhir Mei. Untuk itu, Komisi XI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pakar ahli untuk membahas dan mengkaji mengenai penerapan RUU tersebut.

Pakar yang hadir diantaranya Yustinus Prastowo, Hikmanto Juwana,‎ dan Anggito Abimayu. Mereka mengkritisi tentang tarif uang tebusan yang dibebankan kepada orang yang ingin memanfaatkan pengampunan pajak yang tertera pada Pasal 3. Sebab, potensi orang yang ingin menggunakan fasilitas pengampunan pajak tersebut cukup besar.

“Menurut mereka, semestinya tarifnya jangan terlalu kecil. Kelihatan di naskah itu hanya satu hingga lima persen. Itu terlalu kecil kalau dibandingkan dari kewajiban mereka di angka 30 persen,” kata Ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit di Ruang Rapat Komisi XI, Komplkes Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/4/2016).

Berdasarkan RUU, tarif tebusan yang berlaku untuk pelaporan harta adalah 2 persen untuk tiga bulan pertama, 4 persen untuk tiga bulan kedua, dan 6 persen untuk enam bulan selanjutnya. Sedangkan tarif tebusan yang berlaku atas repratriasi adalah 1 persen untuk tiga bulan pertama, 2 persen untuk tiga bulan kedua, dan 3 persen untuk enam bulan selanjutnya.

Hal lain yang menarik perhatian anggota komisi XI yaitu target pemerintah yang terlalu besar dari Tax Amnesty. Pemerintah menerapkan hingga Rp125 triliun.

Menurut pemaparan para ahli, terang Ahmadi, negara yang menerapkan Tax Amnesty tidak mampu mencapai angka tersebut untuk meningkatkan pendapatan negaranya.‎ Bisa disimpulkan, Tax Amnesty tidak pernah mencapai target pencapaian yang telah ditetapkan.

“Contohnya Italia, negara itu yang hanya menerima pajak sekitar Rp40 triliun,” ungkap Ahmadi.

Karenanya, Komisi XI akan mecoba mengkaji kembali target pemerintah dengan berbagai pihak. Khususnya lembaga keuangan negara, terkait kemampuan menyerap dana yang besar tersebut.

“Apa betul mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menyerap, sehingga ini akan diantisipasi semua,” terang Ahmadi.

Komisi XI juga akan meminta pandangan dari lembaga hukum terkait legalitas yang nanti akan dibuat bagi orang yang memanfaatkan Tax Amnesty. Sehingga, UU yang dihasilkan bisa mengakomodir harapan dari semua pihak.

Usai menampung pandangan semu‎a pihak, Komis XI akan membahas RUU Tax Amensty bersama pemerintah terkait tujuannya. “Apakah RUU Tax Amnesty dibuat untuk menutupi kekurangan pendapatan negara atau lebih dari itu. Itu yang akan kita lihat nanti‎‎,” ujar Ahmadi.

Sumber: METROTVNEWS

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Rapat Kerja Komisi I: Revisi UU ITE Sepakat Dibahas ke Panja

Read Next

Komisi VII Sambut Holding BUMN Energi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *