Latar Belakang

Wenny Haryanto, S.H berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dari Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi). Wenny adalah seorang pengusaha dan menjabat sebagai Direktur Utama di PT Addict World Group dan mempunyai gerai Seven Eleven untuk daerah Jakarta Selatan.

Wenny adalah pendiri dan juga ketua dari Depok Civil Society dan Wakil Ketua DPW Partai Golkar Depok.

Wenny dimutasi menjadi anggota Komisi VIII pada tanggal 21 Januari 2016.

Pendidikan

S1, Sastra Inggris, Universitas Nasional, Jakarta (1996)
S1, Hukum, Universitas Indonesia, Depok (2009)

Perjalanan Politik

Weny Haryanto memulai perjalanan politiknya dengan bergabung dengan Partai Golkar di 2009 ketika menyelesaikan gelar sarjana hukumnya. Wenny aktif di Partai Golkar Depok dan menjadi Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disaat yang sama Wenny juga membentuk Depok Civil Society, sebuah komunitas advokasi sosial dan lingkungan hidup di Depok.

Pada 2012, Wenny melebarkan cakupan tanggung jawabnya dengan menjadi Ketua DPP Himpunan Wanita Karya Jakarta, sebuah organisasi sayap Partai Golkar.

Sikap Politik

RUU Penjaminan

27 Mei 2015 – Menurut Wenny walaupun UU ini sangat ditunggu-tunggu, namun judul dari RUU ini akan menimbulkan asumsi bahwa ini untuk swasta dan bukan untuk UMKMK. Oleh karena itu Wenny usul agar nama RUU ini dikaji ulang. Wenny juga menekankan bahwa menurut sistem shariah tidak ada penjaminan.

Tanggapan

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pada 29 Januari 2015 Wenny minta verifikasi bagaimana proses BNPT melakukan analisa pola teroris merekrut ‘calon pengantin’ terorisme sekarang.

Fit & Proper Calon Kapolri Budi Gunawan

25 Maret 2015 saat RDPU dengan pengacara O.C Kaligis dan Indra Azwan dari LBH Jakarta – Wenny setuju dengan pemaparan yang disampaikan oleh O.C Kaligis berdasarkan fakta hukum untuk melantik BG. Wenny saran agar O.C Kaligis juga memberikan masukan kembali ketika Komisi 3 bertemu dengan BH (Badrodin Haiti) besok.

Saat fit & proper Calon Kapolri Budi Gunawan pada 15 Januari, Wenny menanyakan “Bagaimana Pak BG atasi meningkatnya kasus premanisme dan perkelahian antarpelajar?”

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

Pada 6 April 2015 – Menurut Wenny sudah tidak ada alasan untuk pembatalan SK Menteri Hukum dan HAM tersebut.

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2016

Pada 27 Mei 2015 – Wenny mengapresiasi kerja keras pihak BNPT selama ini, meski belum memliki kantor tetap. Selain itu, ia menyampaikan kritikan masyarakat Depok yang menilai BNPT terlalu terburu-buru dalam melakukan aksi penangkapan dan pemblokiran situs-situs islam radikal. Menurutnya, BNPT harus lebih bijak dan teliti sebelum melakukan penangkapan.